Timesnusantara.com – SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda menyepakati penambahan anggaran sebesar Rp3 miliar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam APBD Perubahan 2026. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan tambahan anggaran itu membuat total alokasi BPBD pada 2026 meningkat dari Rp10 miliar menjadi Rp13 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk kebutuhan tanggap darurat.
“Kita sepakati tambahan Rp3 miliar untuk BPBD di APBD Perubahan 2026. Totalnya jadi Rp13 miliar dari sebelumnya Rp10 miliar, fokus untuk tanggap darurat karhutla,” ujar Helmi Abdullah.
Helmi menilai kesiapan menghadapi bencana perlu didukung sejak awal. Ketersediaan logistik, peralatan pemadam, personel, serta obat-obatan menjadi bagian penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi kebakaran.
“Kesiapan harus dari awal. Logistik, peralatan, personel, obat-obatan harus siap supaya penanganan cepat saat kejadian,” jelasnya.
Data BPBD Samarinda mencatat sebanyak 345 kejadian karhutla sepanjang Januari hingga 31 Oktober 2026. Luas lahan yang terdampak mencapai 932,72 hektare, dengan Kecamatan Sambutan menjadi wilayah yang mencatat area terbakar paling besar.
Selain Sambutan, kejadian karhutla juga tercatat di Palaran dan Samarinda Utara. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah, petugas lapangan, relawan, serta masyarakat.
“Koordinasi harus kuat antara pemerintah, petugas lapangan, relawan, dan masyarakat. Karhutla ini butuh penanganan bersama,” tegasnya.
Helmi juga menyerahkan bantuan kepada posko penanganan karhutla di Perum Korpri Pelita 8, Kelurahan Pulau Atas. Bantuan yang disalurkan meliputi beras, telur, air mineral, obat-obatan, dan uang tunai.
DPRD Samarinda berharap peningkatan anggaran dan dukungan lintas pihak mampu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana serta mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.
Editor : RF
Sumber : A