Timesnusantara.com – SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mengingatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat agar menjalankan kewajiban ketenagakerjaan sesuai aturan. Kepatuhan terhadap regulasi dinilai menjadi salah satu upaya untuk mencegah konflik antara pekerja dan pemberi kerja.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti persoalan hubungan industrial yang masih terjadi, khususnya terkait pemenuhan hak karyawan setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Kita ingatkan perusahaan di Samarinda agar patuh terhadap aturan ketenagakerjaan. Ini penting untuk mencegah konflik antara pekerja dan perusahaan,” ujar Novan Syahronny Pasie.
Perselisihan dapat muncul ketika pekerja merasa diberhentikan tanpa prosedur yang jelas atau tidak memperoleh hak berupa pesangon. Kondisi tersebut membutuhkan penyelesaian yang mengacu pada ketentuan hukum agar tidak merugikan salah satu pihak.
“Sering muncul perselisihan karena PHK tanpa prosedur yang jelas atau pesangon tidak dibayar. Harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
Novan menjelaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan secara regulasi berada dalam kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, DPRD Samarinda tetap dapat berperan melalui koordinasi dengan instansi terkait ketika menerima aduan masyarakat.
“Pengawasan memang di provinsi, tapi kami di DPRD Samarinda tetap bisa berkoordinasi kalau ada aduan dari masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai hubungan industrial yang sehat perlu dibangun dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban. Perusahaan harus memastikan pekerja mendapatkan perlindungan, sementara penyelesaian persoalan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai aturan.
“Hubungan industrial harus sehat, saling menghormati hak dan kewajiban. Perusahaan harus lindungi pekerja, penyelesaian juga harus sesuai aturan,” ujarnya.
Novan juga mengingatkan perusahaan agar tidak menahan ijazah pekerja serta memastikan tenaga kerja terdaftar dalam program jaminan sosial. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja.
“Jangan ada lagi penahanan ijazah pekerja. Pastikan juga semua pekerja terdaftar di jaminan sosial. Ini untuk iklim usaha yang lebih baik dan perlindungan pekerja,” tutupnya.
Editor : RF
Sumber : A