Timesnusantara.com – SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pengembang kawasan Grand City memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan permukiman di sekitarnya, terutama potensi banjir di kawasan Jalan Bung Tomo.
“Kita minta pengembang Grand City memperhatikan dampak pembangunan terhadap permukiman sekitar, terutama potensi banjir di kawasan Jalan Bung Tomo,” ujar Deni Hakim Anwar.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan antara DPRD, pengembang, dan pemerintah setempat. Warga sebelumnya menyampaikan kekhawatiran bahwa pengembangan kawasan perumahan dapat memperburuk kondisi genangan yang selama ini terjadi ketika hujan.
“Warga sudah menyampaikan kekhawatiran, pengembangan perumahan ini bisa memperburuk genangan yang selama ini terjadi saat hujan,” jelasnya.
Deni mengingatkan adanya sembilan poin kesepakatan antara warga dan pengembang yang telah dibahas dalam pertemuan pada 12 Oktober 2026. Kesepakatan tersebut mencakup persoalan teknis pembangunan, jam operasional pekerjaan, pengendalian debu, hingga langkah mitigasi banjir.
“Ada sembilan poin kesepakatan warga dan pengembang yang dibahas 12 Oktober 2026. Mulai dari teknis pembangunan, jam operasional, pengendalian debu, sampai mitigasi banjir,” tegasnya.
Ia meminta seluruh komitmen itu dijalankan secara konsisten. Pengembang juga diminta tidak mengabaikan masukan warga selama proses pembangunan berlangsung.
“Semua komitmen itu harus dijalankan konsisten. Pengembang jangan abaikan masukan warga selama pembangunan berlangsung,” ujarnya.
Menurut Deni, pembangunan perumahan harus memberikan manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang lebih dahulu tinggal di kawasan tersebut. Karena itu, aspek lingkungan dan sistem pengendalian air perlu menjadi perhatian sejak awal.
“Pembangunan perumahan harus memberi manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang lebih dulu tinggal di sini. Aspek lingkungan dan sistem pengendalian air harus jadi perhatian sejak awal,” tutupnya.
DPRD berharap koordinasi antara pengembang, pemerintah, dan warga terus dilakukan. Dengan demikian, potensi dampak pembangunan dapat diantisipasi dan tidak menambah persoalan banjir di Samarinda Seberang.
Editor : RF
Sumber : A
