Timesnusantara.com – SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah kota menelusuri kembali riwayat kepemilikan lahan di kawasan bekas Lokalisasi Bayur, Kecamatan Samarinda Utara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap klaim masyarakat atas tanah yang kini tercatat sebagai aset daerah.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan hal itu setelah memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas aduan warga. Lahan yang menjadi persoalan tersebut diperkirakan memiliki luas sekitar 10 hektare.
“Kita minta pemerintah kota menelusuri kembali riwayat kepemilikan lahan ini. Harus jelas sejarahnya seperti apa,” ujar Samri Shaputra.
Dalam pertemuan itu, warga mengaku telah menguasai tanah sejak 1980. Namun, lahan tersebut tercatat sebagai aset pemerintah kota pada 2014 berdasarkan pendataan tim terkait. Persoalan muncul ketika masyarakat berupaya mengurus sertifikat kepemilikan.
“Warga mengaku sudah menguasai sejak 1980, tapi tercatat jadi aset pemkot tahun 2014. Ini yang harus kita luruskan,” jelasnya.
Samri menjelaskan, penelusuran dokumen dan sejarah penguasaan lahan perlu dilakukan secara menyeluruh. DPRD meminta pemerintah tidak hanya melihat pencatatan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan bukti dan keterangan masyarakat yang telah lama menempati kawasan tersebut.
“Jangan hanya lihat administrasi saja, tapi juga bukti dan keterangan warga yang sudah lama menempati. Harus menyeluruh,” tegasnya.
RDP turut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Bagian Hukum Setda Samarinda, Dinas Sosial, BPKAD, ATR/BPN, serta unsur kecamatan dan kelurahan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu mengurai persoalan dari sisi administrasi maupun hukum.
DPRD mendorong agar penyelesaian sengketa dilakukan secara bijaksana dan sesuai ketentuan yang berlaku. Samri berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang adil bagi masyarakat, terutama apabila ditemukan kekeliruan dalam proses pencatatan aset pada masa lalu.
“Penyelesaiannya harus bijaksana dan sesuai aturan. Kalau memang ada kekeliruan pencatatan aset di masa lalu, harus ada solusi yang adil bagi masyarakat,” tutupnya.
Editor : RF
Sumber : A