Timesnusantara.com – SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mulai mematangkan sejumlah rancangan peraturan daerah inisiatif yang akan diusulkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan setiap komisi diminta memprioritaskan usulan agar proses pembahasan regulasi dapat berjalan lebih efektif. Pembatasan tersebut dilakukan supaya rancangan yang telah diajukan tidak menumpuk tanpa penyelesaian.
“Kita mulai mematangkan Raperda inisiatif untuk Propemperda 2027. Setiap komisi kita minta prioritaskan usulan supaya pembahasan lebih efektif dan tidak menumpuk tanpa penyelesaian,” ujar Kamaruddin.
Empat isu yang menjadi fokus pembahasan meliputi revisi Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), regulasi transportasi umum massal, serta persoalan perkawinan usia anak.
“Ada empat isu fokus, revisi Perda IMTN, pengaturan CSR, regulasi transportasi umum massal, dan persoalan perkawinan usia anak,” jelasnya.
Kamaruddin menilai pengaturan CSR perlu mendapat perhatian karena transparansi pelaksanaan program perusahaan masih menjadi persoalan. DPRD ingin memastikan kontribusi dunia usaha dapat diketahui dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengaturan CSR ini perlu perhatian karena transparansi pelaksanaannya masih jadi persoalan. Kita ingin memastikan kontribusi dunia usaha diketahui dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, regulasi transportasi massal diharapkan menjadi dasar pengembangan layanan angkutan umum. Adapun pembahasan perkawinan usia anak diarahkan untuk merespons persoalan permohonan dispensasi nikah yang belum memenuhi persyaratan.
“Regulasi transportasi massal diharapkan jadi dasar pengembangan angkutan umum. Sementara perkawinan usia anak ini untuk merespons permohonan dispensasi nikah yang belum memenuhi persyaratan,” ujarnya.
Bapemperda ingin memastikan setiap rancangan yang masuk dalam Propemperda benar-benar memiliki urgensi dan manfaat. DPRD menilai kualitas regulasi lebih penting dibandingkan banyaknya aturan yang disusun tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap rancangan yang masuk Propemperda harus benar-benar punya urgensi dan manfaat. Kualitas regulasi lebih penting daripada banyak aturan tanpa dampak nyata,” tutupnya.
Editor : RF
Sumber : L
