Timesnusantara.com – SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3R). Regulasi ini diproyeksikan menjadi pedoman dalam penataan pembangunan hunian di Kota Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut perencanaan kawasan perumahan perlu dilakukan secara terarah agar pembangunan sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah maupun pengembang.
“Perencanaan kawasan perumahan harus terarah, sesuai tata ruang dan aturan yang berlaku. Raperda ini jadi acuan bagi pemerintah dan pengembang,” ujar Abdul Rohim.
Dalam pembahasan, persoalan kawasan permukiman kumuh turut menjadi perhatian. Abdul Rohim menjelaskan, penanganan kawasan tersebut memerlukan dasar administrasi berupa Surat Keputusan (SK) penetapan agar dapat masuk dalam program penanganan secara formal.
“Penanganan kawasan kumuh perlu dasar SK penetapan. Kalau sudah ada SK-nya, baru bisa masuk program penanganan secara formal,” jelasnya.
Dengan adanya ketetapan tersebut, kawasan yang memenuhi kriteria dapat memperoleh kepastian dalam proses perencanaan dan penanganan. Karena itu, masyarakat juga didorong untuk menyampaikan usulan mengenai wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian.
“Masyarakat silakan usulkan wilayahnya kalau memang dinilai kumuh dan butuh perhatian. Nanti kita verifikasi,” tegasnya.
Aspirasi warga dapat disampaikan melalui laporan maupun hasil reses anggota DPRD. Usulan tersebut nantinya menjadi bahan verifikasi untuk memperbarui data dan penetapan kawasan permukiman kumuh.
Abdul Rohim berharap pembahasan Raperda RP3R mampu menghasilkan aturan yang memberikan kepastian bagi masyarakat, pemerintah, dan pengembang. Penataan perumahan yang terencana dinilai penting untuk mendukung kualitas lingkungan serta pembangunan Samarinda ke depan.
“Kita berharap Raperda RP3R ini menghasilkan aturan yang memberi kepastian bagi masyarakat, pemerintah, dan pengembang. Penataan perumahan yang terencana itu penting untuk kualitas lingkungan Samarinda ke depan,” tutupnya.
Editor : RF
Sumber : A