Timesnusantara.com – SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta PT Bumi Samarinda Damai (BSD) menjalankan seluruh kesepakatan yang telah dibuat bersama masyarakat. Komitmen pengembang dinilai penting untuk meredakan penolakan warga terhadap proyek pembongkaran gerbang dan peninggian jalan.
“Kita minta PT BSD menjalankan seluruh kesepakatan yang sudah dibuat bersama masyarakat. Komitmen ini penting untuk meredakan penolakan warga,” ujar Deni Hakim Anwar.
Persoalan tersebut kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Samarinda. Pertemuan dilakukan untuk memastikan kesepakatan yang sebelumnya dirumuskan bersama pihak kecamatan dapat dilaksanakan secara konsisten.
Terdapat sembilan poin kesepakatan yang dibuat pada 12 Oktober 2026. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan, penanganan dampak debu, serta langkah mitigasi banjir di kawasan terdampak.
“Ada sembilan poin kesepakatan tanggal 12 Oktober 2026. Mulai dari pengaturan waktu kerja, penanganan debu, sampai mitigasi banjir. Ini harus dilaksanakan konsisten,” jelasnya.
Deni menegaskan, persoalan banjir menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat.
“Persoalan banjir ini harus jadi perhatian serius. Pembangunan jangan sampai menimbulkan dampak baru bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
DPRD juga mendorong pengembang agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian proyek secara fisik. Kewajiban terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan perlu dijalankan sesuai komitmen yang telah disepakati.
“Jangan hanya fokus ke fisik proyeknya saja. Kewajiban terhadap warga sekitar harus dijalankan sesuai komitmen yang sudah disepakati,” ujarnya.
Komisi III berharap seluruh pihak dapat menjaga komunikasi dan menyelesaikan persoalan secara terbuka. Dengan pelaksanaan kesepakatan yang baik, pembangunan di Samarinda diharapkan dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Kita harap semua pihak jaga komunikasi dan selesaikan secara terbuka. Kalau kesepakatan dilaksanakan dengan baik, pembangunan bisa jalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Editor : RF
Sumber : A
