Timesnusantara.com – SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah nyata untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kita dorong pemda menyiapkan langkah nyata untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK,” ujar Ismail Latisi.
Ia menilai pekerja terdampak PHK membutuhkan dukungan agar dapat kembali memperoleh penghasilan. Bantuan tersebut tidak harus selalu diarahkan pada pencarian pekerjaan di perusahaan, tetapi juga dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun usaha mandiri.
“Pekerja terdampak PHK butuh dukungan supaya bisa kembali memperoleh penghasilan. Bantuan tidak harus selalu cari kerja di perusahaan, tapi juga bisa buka kesempatan membangun usaha mandiri,” jelasnya.
Salah satu langkah yang diusulkan ialah penyediaan akses pinjaman lunak bagi warga yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil. Skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh modal dengan beban yang lebih terjangkau.
“Salah satu yang kita usulkan, sediakan akses pinjaman lunak bagi warga yang mau memulai atau mengembangkan usaha kecil. Biar dapat modal dengan beban yang lebih terjangkau,” tegasnya.
Selain dukungan permodalan, Ismail meminta pemerintah memperkuat program pelatihan keterampilan kerja. Kemampuan baru dinilai penting agar pencari kerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan peluang usaha yang tersedia.
“Selain permodalan, pemerintah harus perkuat pelatihan keterampilan kerja. Kemampuan baru ini penting supaya pencari kerja bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Ia berharap program pemberdayaan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan sesaat. Pemerintah perlu menyiapkan pendampingan agar masyarakat yang menerima bantuan dapat mengembangkan usaha maupun meningkatkan keterampilan secara berkelanjutan.
“Program pemberdayaan ini jangan hanya kegiatan sesaat. Harus ada pendampingan supaya masyarakat yang menerima bantuan bisa mengembangkan usaha dan keterampilannya secara berkelanjutan,” tutupnya.
DPRD mendorong perangkat daerah terkait menyusun program yang terukur, sehingga pekerja terdampak PHK memiliki pilihan untuk kembali produktif dan memperoleh sumber penghidupan.
Editor : RF
Sumber : L
