Bagikan 👇

Timesnusantara.com – SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, meminta pemerintah kota memprioritaskan penyelesaian tunggakan insentif bagi guru non-ASN. Persoalan tersebut dinilai perlu segera ditangani agar hak tenaga pendidik tidak terus tertunda.

“Kita minta pemkot prioritaskan penyelesaian tunggakan insentif guru non-ASN ini. Jangan sampai hak tenaga pendidik terus tertunda,” ujar Ismail Latisi.

Berdasarkan data yang disampaikan Ismail, pembayaran tambahan penghasilan atau TTP guru untuk triwulan ketiga 2026 baru terealisasi selama satu bulan. Sementara periode Juli hingga September seharusnya menjadi bagian dari kewajiban pembayaran pemerintah daerah.

“Data yang kita terima, TTP guru triwulan ketiga 2026 baru terealisasi satu bulan. Padahal Juli sampai September itu sudah menjadi kewajiban pembayaran pemda,” jelasnya.

Pengajuan anggaran untuk sekitar 6.100 guru non-ASN pada triwulan tersebut mencapai Rp15 miliar. Namun, pemerintah kota baru membayarkan insentif bulan Juli sebesar Rp5 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp10 miliar untuk Agustus dan September.

“Pengajuan untuk sekitar 6.100 guru non-ASN itu Rp15 miliar. Baru dibayar Juli Rp5 miliar, masih kurang sekitar Rp10 miliar untuk Agustus dan September,” tegasnya.

Keterlambatan itu disebut berkaitan dengan kondisi arus kas daerah serta kemampuan fiskal pemerintah kota yang belum memadai. Pemerintah juga masih menunggu penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.

Ismail mengingatkan bahwa jumlah penerima dan kebutuhan anggaran sebenarnya telah didata sebelum tahun anggaran berjalan. Karena itu, perencanaan pembayaran seharusnya dapat dilakukan secara lebih matang.

“Jumlah penerima dan kebutuhan anggaran ini sudah didata sebelum tahun anggaran berjalan. Seharusnya perencanaan pembayarannya bisa lebih matang,” ujarnya.

Ia meminta anggaran yang telah dialokasikan untuk insentif guru tidak dialihkan ke kebutuhan lain. DPRD berharap pemerintah segera menyelesaikan kewajiban tersebut sekaligus memperbaiki perencanaan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Anggaran yang sudah dialokasikan untuk insentif guru jangan dialihkan ke kebutuhan lain. Segera selesaikan kewajibannya dan perbaiki perencanaan supaya tidak terulang,” tutupnya.

Editor : RF
Sumber : A

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *