Bagikan 👇

Timesnusantara.com – SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mempertanyakan dasar hukum serta prosedur pembongkaran lapak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Teras Samarinda Tahap I. Ia meminta agar penertiban dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan sesuai ketentuan.

“Kita mempertanyakan dasar hukum dan prosedur pembongkaran lapak UMKM di Teras Samarinda Tahap I ini. Penertiban harus lewat mekanisme yang jelas dan sesuai ketentuan,” ujar Iswandi.

Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah muncul dugaan bahwa pembongkaran lapak dilakukan berdasarkan instruksi lisan dari pejabat pemerintah kota. DPRD menilai setiap tindakan terhadap fasilitas usaha masyarakat perlu memiliki landasan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau pembongkaran hanya berdasarkan instruksi lisan, itu tidak bisa. Setiap tindakan terhadap usaha masyarakat harus punya landasan administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Iswandi menegaskan bahwa penataan kawasan publik tetap dapat dilakukan oleh pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kepastian hukum, komunikasi dengan pelaku usaha, serta dampak terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan tersebut.

“Penataan boleh dilakukan pemerintah, tapi harus ada kepastian hukum, komunikasi dengan pelaku usaha, dan perhatikan dampak bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sini,” tegasnya.

Menurutnya, UMKM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi lokal. Karena itu, kebijakan penataan tidak semestinya mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

“UMKM ini bagian penting ekonomi lokal. Kebijakan penataan jangan sampai mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil,” ujarnya.

DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota menjelaskan prosedur yang digunakan dalam pembongkaran lapak. Keterbukaan informasi diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara pemerintah dan para pedagang.

“Pemkot harus menjelaskan prosedur yang dipakai. Keterbukaan informasi itu perlu supaya tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dan pedagang,” tutupnya.

Komisi II berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dan evaluasi bersama. Penataan Teras Samarinda diharapkan tetap berjalan dengan memperhatikan aspek hukum serta kepentingan ekonomi masyarakat.

Editor : RF
Sumber : A

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *