Timesnusantara.com, KUKAR – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upacara peringatan HKN yang mengusung tema nasional “Sehat untuk Semua” tersebut berlangsung di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan kesehatan yang harus diselesaikan. Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui puskesmas, termasuk pemenuhan tenaga medis di seluruh wilayah.
Ia menyebutkan, sebelumnya masih terdapat sejumlah puskesmas yang belum memiliki dokter, di antaranya di Kecamatan Marangkayu dan Tabang. Namun, saat ini kebutuhan dokter di puskesmas tersebut telah terpenuhi.
“Kami bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga kesinambungan ketersediaan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Selain pelayanan kesehatan dasar, Pemkab Kukar juga terus memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Salah satunya melalui pengoperasian Rumah Sakit Muara Badak yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu.
Sebelumnya, masyarakat di kedua wilayah tersebut harus menuju Samarinda atau Bontang untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan tersebut, pemerataan layanan rujukan di Kukar diharapkan semakin baik.
Aulia menjelaskan, saat ini pelayanan kesehatan rujukan di Kukar didukung sejumlah rumah sakit yang menjangkau berbagai wilayah. Wilayah hulu dilayani Rumah Sakit Dayaku Raja, pesisir utara didukung Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti, sedangkan wilayah selatan didukung Rumah Sakit Muara Badak. Seluruhnya terkoneksi dengan Rumah Sakit AM Parikesit sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan daerah.
Dari sisi pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, Pemkab Kukar juga memperkuat kolaborasi melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan penempatan satu perawat dan satu bidan di setiap desa.
Menurut Aulia, pemenuhan tenaga kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak agar kebutuhan tenaga kesehatan hingga tingkat desa dapat terpenuhi.
“Berbagai upaya yang kita lakukan saat ini mengarah pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh atau holistik. Kami berharap seluruh program tersebut dapat terintegrasi dengan baik dalam Sistem Kesehatan Daerah yang telah disusun dan terus disempurnakan oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui Sistem Kesehatan Daerah, pembagian peran, tanggung jawab, serta tugas masing-masing pihak dapat dipetakan secara jelas. Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan terkoordinasi.
Berbagai upaya tersebut juga mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat dari penurunan angka stunting di Kukar. Aulia menyebutkan, prevalensi stunting yang sebelumnya hampir mencapai 27 persen kini telah menunjukkan penurunan dan berada pada kisaran 14 persen berdasarkan data yang disampaikan dalam peringatan HKN.
Selain itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan hingga saat ini telah melampaui 70 persen.
Aulia menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Dinas Kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga organisasi profesi kesehatan yang selama ini berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan bahwa tantangan pembangunan kesehatan masih cukup banyak. Meski demikian, pihaknya berkomitmen terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut akan dibenahi secara bertahap melalui koordinasi lintas sektor serta penyusunan program yang tepat sasaran, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan agar seluruh program dapat berjalan optimal.
Ia menegaskan, tema HKN ke-62, yakni “Sehat untuk Semua”, bukanlah sesuatu yang mustahil diwujudkan. Untuk mencapainya, seluruh instansi kesehatan di Kukar harus bersatu dan bergerak bersama masyarakat serta para pemangku kepentingan lintas sektor.
Ismi juga menjelaskan bahwa Sistem Kesehatan
Daerah merupakan kesatuan berbagai subsistem yang saling mendukung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di dalamnya mencakup sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, regulasi, pemenuhan sumber daya, hingga pemberdayaan masyarakat.
Seluruh subsistem tersebut harus berjalan secara terpadu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting karena keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Terkait prevalensi stunting, Ismi menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan Kukar, angkanya saat ini berada di kisaran 14 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 17 persen.
“Dalam penanganan stunting, semakin rendah angka prevalensinya, semakin baik pula hasil yang dicapai,” pungkasnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND