Timesnusantara.com – Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menyebut terdapat alokasi sekitar Rp1,5 triliun yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk dana bagi hasil pajak kepada 10 kabupaten/kota. Anggaran tersebut disebut berkaitan dengan kewajiban bagi hasil pajak yang pembayarannya sempat tertunda.
Pernyataan itu disampaikan Baharuddin saat menanggapi polemik penyesuaian pembagian opsen dan bagi hasil pajak antara Pemprov Kaltim dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk keberatan yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Baharuddin mengatakan, pembahasan teknis mengenai penyesuaian opsen dan pembagian hasil pajak merupakan ranah Komisi II DPRD Kaltim. Komisi tersebut menjadi mitra kerja perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan, sehingga dinilai lebih memahami detail perhitungan dan kebijakan tersebut.
Ia mengaku tidak ingin memberikan penjelasan yang keliru mengenai persoalan opsen yang belakangan dipersoalkan Pemkot Samarinda. Namun, berdasarkan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim saat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), ia menyebut terdapat alokasi dana bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota.
“Kalau di Banggar kemarin, waktu KUA-PPAS dibahas, yang terakhir itu ada kenaikan. Awalnya APBD itu diprediksi Rp12,1 triliun, ini naik ke Rp13 triliun,” kata Baharuddin, Senin (16/10/2026).
Dijelaskannya, dalam pembahasan tersebut terdapat anggaran sekitar Rp1,5 triliun yang disiapkan untuk ditransfer kepada pemerintah kabupaten/kota. Dana itu, menurut informasi yang diterimanya dalam rapat, merupakan bagian hasil pajak yang sebelumnya belum disalurkan.
Baharuddin mengaku sempat mempertanyakan polemik yang disampaikan Pemkot Samarinda karena dalam pembahasan anggaran terakhir ia melihat adanya alokasi tersebut. Meski demikian, ia belum mengetahui secara terperinci besaran yang akan diterima masing-masing daerah dari total anggaran Rp1,5 triliun itu.
“Bahwa ada kemarin digambarkan situ Rp1,5 triliun. Rp1,5 triliun itu katanya untuk dana bagi hasil pajak 10 kabupaten/kota yang kemarin tertunda pembayarannya,” tutur dia.
Namun, informasi mengenai alokasi tersebut masih perlu dilihat berdasarkan dokumen anggaran agar pembagian untuk setiap kabupaten/kota dapat diketahui secara jelas. Baharuddin menyatakan akan memberikan penjelasan lebih lanjut apabila sudah memperoleh rincian anggaran yang dimaksud.
Di tengah polemik tersebut, Baharuddin meminta Pemprov Kaltim menyalurkan hak pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan. Menurutnya, apabila penerimaan pajak telah tersedia dan terdapat bagian yang menjadi hak daerah, penyalurannya tidak semestinya ditahan.
“Ya kasih haknya kabupaten/kota. Jangan ditahan-tahan begitu. Kalau memang haknya ya kasih. Jangan tidak dikasih,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda menyampaikan keberatan terhadap penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang ditetapkan Pemprov Kaltim. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah hingga Rp209 miliar atau sekitar 26,24 persen dari target awal. Dari jumlah itu, lebih dari Rp70 miliar disebut berasal dari alokasi opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Pemkot Samarinda juga meminta Pemprov Kaltim meninjau kembali perhitungan dan dasar penetapan alokasi tersebut. Persoalan ini menjadi perhatian karena penyesuaian dilakukan ketika APBD Perubahan 2026 telah disepakati dan sejumlah kegiatan pemerintah kota sudah berjalan.
Baharuddin kembali menekankan bahwa rincian teknis pembagian opsen dan bagi hasil pajak perlu dikonfirmasi kepada Komisi II DPRD Kaltim. Namun, ia berharap pemerintah provinsi tetap memenuhi hak daerah sesuai besaran yang menjadi bagian masing-masing.
“Tapi kalau penghasilannya ada, orang bayar pajak dan ada haknya kabupaten/kota ya kasih dong. Jangan ditahan-tahan,” pungkasnya. (Adv15/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
