Timesnusantara.com – Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengebut penyelesaian pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) yang ditargetkan masuk tahap laporan akhir pada 18 November 2026. Pembahasan dilakukan secara maraton dalam beberapa hari terakhir untuk mengejar tahapan penyelesaian sebelum batas waktu penyampaian ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir November.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan pembahasan ranperda berlangsung intensif selama hampir satu pekan. Sejumlah agenda legislasi yang dibahas melibatkan Komisi I, Komisi II, serta beberapa panitia khusus (pansus).
Dari pembahasan tersebut, Komisi II menangani dua ranperda, sementara Komisi I dan pansus membahas sejumlah ranperda lainnya. Baharuddin menyebut terdapat empat ranperda yang menjadi pembahasan pansus dan saat ini hampir seluruhnya telah memasuki tahap penyelesaian.
“Jadi tadi ini hampir satu minggu maraton menyelesaikan. Komisi II ada dua perda yang dibahas, Komisi I dan yang pansus itu ada empat. Ini semua insya Allah akan difinalkan besok,” ujar Baharuddin, Senin (16/10/2026).
Dijelaskannya, hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan disampaikan melalui laporan akhir dalam rapat paripurna DPRD Kaltim pada 18 November. Meski sebagian besar pembahasan hampir tuntas, masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum ranperda dapat difinalisasi.
Setelah laporan akhir disampaikan dalam paripurna, ranperda akan dikonsultasikan kepada Kemendagri untuk proses finalisasi. Oleh karena itu, penyelesaian pembahasan di tingkat DPRD menjadi bagian penting agar tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal.
Baharuddin menyebut target penyelesaian tersebut berkaitan dengan batas waktu pelaporan pada 30 November 2026. Dia bilang, dokumen ranperda harus disampaikan melalui sistem elektronik yang digunakan untuk proses pelaporan dan fasilitasi produk hukum daerah.
“Iya, tanggal 18 ini kan laporan akhir, tanggal 30 itu adalah masa terakhir untuk kerja, untuk melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena harus masuk lewat e-katalog, e-perda. Kalau tidak dilaporkan, perda itu tidak selesai, tidak diterima lagi untuk finalisasi, untuk konsultasi,” jelasnya.
Ia berharap seluruh ranperda yang tengah dibahas dapat menuntaskan tahapan di DPRD sesuai jadwal, sehingga proses konsultasi dan finalisasi di tingkat pemerintah pusat tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Meski demikian, Baharuddin mengakui pembahasan yang berlangsung saat ini belum seluruhnya dapat dinyatakan selesai. Ia menyebut hasil akhir tetap akan terlihat setelah pembahasan dituntaskan dan laporan disampaikan dalam rapat paripurna.
“Yang terbahas yang di empat pansus itu hampir selesai, nanti di laporan akhir di paripurna,” tutup Baharuddin Demmu. (Adv14/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
