Bagikan 👇

Timesnusantara.com – Samarinda – Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Rudy Mas’ud menemukan kondisi Terminal Tipe B Timbau di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), yang belum terawat.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, meminta Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset daerah, mulai dari pendataan, pemeliharaan hingga pemanfaatannya. Ia mengingatkan agar aset yang dimiliki pemerintah tidak dibiarkan terbengkalai, terlebih jika masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Sorotan ini mengemuka setelah Rudy Mas’ud meninjau Terminal Timbau pada Kamis (12/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur mendapati sejumlah fasilitas terminal mengalami kerusakan. Kondisi bangunan dan sarana penunjang dinilai belum mencerminkan standar pelayanan fasilitas transportasi darat.

Terminal yang berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Kaltim itu menjadi salah satu aset yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait pemeliharaan dan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan publik.

Merespons kondisi tersebut, Sigit menilai pemerintah perlu kembali meninjau aset-aset yang dimiliki. Menurutnya, keberadaan aset daerah harus diikuti pengelolaan yang jelas agar tidak sekadar tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga benar-benar terpelihara dan memiliki fungsi.

“Ya mestinya jangan sampai mangkrak dong,” ujar Sigit, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan, evaluasi aset penting dilakukan untuk memastikan setiap kekayaan daerah berada dalam penguasaan yang semestinya. Selain mencegah aset tidak terurus, langkah tersebut juga diperlukan agar pemerintah tidak kehilangan potensi pemanfaatan maupun nilai ekonomi dari aset yang dimiliki.

Dalam pembahasan di Komisi II, persoalan aset daerah juga mencakup sejumlah objek lain. Sigit menyinggung Mal Lembuswana di Samarinda, lahan eks Pusat Kesehatan Ibu dan Bayi (PUSKIB) di Balikpapan, serta aset yang dikerjasamakan dengan Pelindo.

Sejumlah aset tersebut memiliki riwayat dan skema pengelolaan berbeda. Mal Lembuswana, misalnya, telah kembali diserahkan kepada Pemprov Kaltim setelah kerja sama pengelolaan sebelumnya berakhir. Sementara lahan eks PUSKIB dan kerja sama dengan Pelindo turut menjadi bagian dari pembahasan terkait pemanfaatan aset daerah.

Bagi Sigit, berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya perhatian berkelanjutan terhadap kekayaan milik pemerintah provinsi. Pengelolaan aset tidak cukup hanya melalui kerja sama dengan pihak ketiga, tetapi juga harus memastikan hak dan kepentingan pemerintah tetap terlindungi.

Ia meminta Pemprov Kaltim tidak membiarkan aset daerah kehilangan fungsi maupun beralih dari penguasaan yang semestinya. Aset yang menjadi hak pemerintah harus dipastikan kembali memberikan manfaat bagi daerah.

“Ya intinya bahwa aset kita ya harus dikelola dengan baik. Yang punya kita ya kita ambil. Jangan sampai nih jadi hak orang-orang lain,” tegasnya. (Adv17/dprdkaltim)

Editor: RF
Sumber: WRK

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *