Timesnusantara.com – Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peluang menggerakkan ekonomi masyarakat melalui belanja bahan pangan dari warung, toko, hingga pelaku usaha lokal. Namun, potensi tersebut terancam tidak optimal apabila pelaksanaannya masih dibayangi penyimpangan dan lemahnya integritas pengelola.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menilai pembenahan tata kelola menjadi pekerjaan mendesak agar manfaat program tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan makan bergizi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, salah satu tujuan penting MBG yang perlu dipahami pemerintah daerah adalah mendorong perputaran uang di dalam negeri. Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pembelian bahan pangan dari warung dan toko milik masyarakat setempat.
Dengan pola tersebut, belanja pemerintah melalui program MBG berpeluang menghidupkan usaha lokal sekaligus menekan aliran dana ke luar negeri.
“Kalau itu mampu dijalankan, sumbangan kita terhadap oligarki itu ketika kita belanja di warungnya, di tokonya dan sebagainya. Dana yang dibawa ke luar negeri bisa ditekan. Otomatis masyarakat kita langsung merasakan negara yang memberi makan,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Namun, Agusriansyah mengingatkan tujuan tersebut berhadapan dengan persoalan serius dalam pelaksanaan di lapangan. Ia menyoroti dugaan penyalahgunaan pada pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk integritas pengelola dapur yang dinilainya masih rapuh.
Kondisi itu, menurut dia, turut berkelindan dengan munculnya persoalan kualitas makanan hingga kasus keracunan yang membutuhkan penanganan segera. Karena itu, pembenahan tidak cukup hanya menyasar operasional dapur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan tanggung jawab pihak yang mengelola program.
“Yang menangani itu SDM dan integritasnya masih sangat rapuh. Ini masih dikorupsi, pengelola dapurnya juga masih manipulatif. Sehingga banyak keracunan dan sebagainya. Inilah yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah semestinya menyambut baik pelaksanaan MBG dan mengambil peran lebih optimal dalam menyukseskannya. Dukungan tersebut perlu disertai sosialisasi serta pengawasan agar tujuan program dipahami hingga tingkat pelaksana.
Agusriansyah juga mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG perlu terus dievaluasi, mengingat program tersebut masih relatif baru. Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya ialah pemilihan jenis makanan yang lebih aman dalam proses penyimpanan dan distribusi, sehingga tidak mudah basi sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
Baginya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya cakupan program. Kualitas makanan, tanggung jawab pengelola SPPG, serta kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Cuma butuh SDM yang bagus, SPPG yang bertanggung jawab, makanan yang representatif,” tandasnya. (Adv16/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
