Timesnusantara.com – Samarinda – Rencana pemindahan Badak Pari dari habitat alaminya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menjadi sorotan.
Di tengah menguatnya wacana pembangunan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, persoalan perlindungan habitat Badak Kalimantan di Mahulu turut memunculkan pertanyaan mengenai batas kepentingan konservasi dan industri ekstraktif.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas menegaskan, kawasan hutan lindung dan konservasi tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pertambangan. Terlebih, kawasan tersebut menjadi habitat satwa yang dilindungi sehingga keberlangsungannya harus dijaga.
“Ya jangan dong. Saya kira kan untuk tambang kan dibatasi ya kawasannya. Ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Ada bahkan hutan-hutan rakyat. Saya kira tidak bisa kalau tidak dilindungi. Satwanya aja satwa lindung,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (18/11/2026).
Hamas mengaku baru mengetahui rencana evakuasi Badak Pari dari habitatnya di Mahulu. Ia pun mempertanyakan dugaan keterkaitan pemindahan satwa tersebut dengan kepentingan pertambangan.
“Saya baru dengar ada badak yang dievakuasi keluar dari habitatnya, diduga untuk pertambangan,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh agar alasan pemindahan satwa dilindungi itu menjadi jelas.
Hamas menyebut DPRD Kaltim dapat menggunakan forum rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan dari instansi terkait.
“Kita perlu RDP itu. Tapi kita tidak setuju. Kita ada undang-undangnya apalagi ada forumnya. Saya mau coba dalami,” demikian Hamas. (Adv23/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
