Timesnusantara.com – Samarinda.
Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertanggal 3 September 2022 akan naik. Untuk harga Pertalite telah diputuskan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter mejadi Rp 6.800 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain mengaku bahwa kenaikan BBM yang terjadi sangat berdampak pada kecemasan masyarakat. Dibalik kenaikan BBM ini akan memicu inflasi. Kenaikan tersebut tentu akan berdampak pada kenaikan item lainnya, dimana Perlaite dan Solar merupakan bahan bakar utama yang paling banyak digunakan untuk akomodasi serta keseharian konsumen.
“Jika harga BBM dinaikan akan memicu efek domino kenaikan harga komoditas pangan karena kenaikan ongkos transportasi. Semua berujung pada menambah beban rakyat banyak,” ucap Sani.
“Dengan adanya kenaikan harga ini akan berdampak luas, sebab inflasi diperkirakan akan mencapai 0.97% sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2%. Hal tersebut akan memukul daya beli masyarakat,” ucap Sani.
Sejumlah elemen masyarakat dari masasiswa dan sejumlah buruh melakukan aksi protes dengan tujuan menolak serta menuntun pemerintah menarik ulang kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Sejalan dengan keberatan Sani dimana sepenuhnya APBN merupakan hak seluruh rakyat Indonesia yang semestinya tidak ditahan karna hanya akan menambah beban rakyat.
“APBN itu ada untuk rakyat, jadi kalau alasannya menjadi beban bagi APBN saya sama sekali tidak sejutu. Khususnya pada komoditas energi vital masyarakat. Jangan dijadikan alasan karena malah membebani rakyat dengan alasan stabilitas APBN,” ucap Sani.
Sani berharap sudut pandang pemerintah akan terlihat jelas dimana beban yang diberikan kepada masyarakat akan membuat regulasi akan berpihak kemana. Terkait dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi, baik melalui BLT dan Bansos yang merupakan sasaran dan rawan penyelewengan (korupsi).
“Akan kita lihat apakah mereka berpihak pada rakyat atau hanya melemparkan beban kepada rakyat untuk mestabilkan APBN,” tutup Sani.
- Penulis RF