Timesnusantara.com – Samarinda.
Kota Samarinda selalu didera masalah banjir hingga saat ini, cakupan wilayah banjir masih tersebar di seluruh Kota samarinda untuk itu diperlukannya strategi peningkatan pegendalian banjir di Kota Samarinda agar permasalahan banjir dapat diatasi.
Bencana banjir bukan hanya merendam perumahan dan pemukiman juga dapat merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik bahkan bisa menelan korban jiwa, kerugian akan semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggu bahkan terhentinya.
Hal ini tentu menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah di tingkat pusat maupun instansi pelaksana di daerah, mengingat fungsi utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait hal ini Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain mengatakan, masyarakat Samarinda harus adaptif terhadap bencana banjir. Terutama untuk penyelenggaran pendidikan di Samarinda yang sering terendam banjir.
“Wilayah geografisnya memang rendah. Sampai kiamat banjir di Samarinda juga tidak bakal hilang,” Ucapnya.
Data sekolah yang saat ini ada beberapa sekolah kondisinya rawan dilanda bencana banjir. Terdiri dari 28 Sekolah Dasar (SD) hingga 17 Sekolah Menegah Pertama (SMP).
“Untuk sekolah rawan longsor ada SMP 9, SMP 13, SMP 24 serta SMP 27,” ucapnya.
Sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda juga ada beberapa sekolah rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu, SMP 17, SMP 35, SMP 37 dan SMP 40. Total keseluruhan sekolah rawan bencana di Samarinda terdapat 47 sekolah.
Sani Bin Husain juga menyebut, sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman kedua setelah rumah. Artinya siswa dan warga sekolah tidak boleh lagi terancam keselamatannya di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu sekolah.
“Ada juga hal yang perlu dilakukan Pemkot Samarinda, yakni pemetaan sekolah yang rawan banjir dan longsor, menyusun langkah pencegahan dan penanggulanan serta mitigasi yang tepat, dan membuat payung hukum berupa Perda,”
“Tentu kita tidak akan nyaman belajar dengan kondisi terendam banjir,” ungkapnya.
Sani Bin Husain akan menindaklajuti secara personal dirinya, terkait mengusulkan formulasi Perda inisiatif sekolah adaptif bencana. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu akan mendiskusikan gagasan sekolah adaptif bencana di internal jajaran Komisi IV DPRD Samarinda.
“Tahun depan inshallah kami ajukan, sesuai aturan saya akan usulkan ke Komisi IV, setelah itu kami usulkan ke Bapemperda. Bapemperda nanti akan membuat kajian akademiknya. Nah, kemudian diparipurnakan dan jika disetujui akan dibuat pansus. Setelah itu kita undang semua stage-holder, kalau semua jadi baru kami sahkan,” Tutupnya.
- Penulis RF