Timesnusantara.com – Samarinda.
Dalam Rapat Paripurna sebelumnya membahas tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022.
Fraksi PKS DPRD Kaltim yang diwakili oleh Hj. Fitri Maisyaroh, ST sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dan Sekretaris Fraksi PKS Menyatakan Menolak Keras Atas Kebijakan Kenaikan BBM Bersubsidi.
Kebijakan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini, dirasakan secara langsung dampak terhadap masyarakat. Oleh sebab itu kenaikan harga BBM menjadi perhatian banyak pihak.
Ali Hamdi selaku Anggota Komisi III DPRD Kaltim menyikapi hal tersebut, Dia meminta pemerintah untuk kembali merevisi kebijakan yang ada, sehingga harga BBM bisa diturunkan.
“Melalui fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terus mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan revisi ulang terhadap kebijakan BBM,”
“Yang jelas kita hanya memberikan dorongan kepada pusat, bahkan kalau perlu PKS melakukan hearing kepada kementerian yang menangani Sumber Daya Manusia (SDM),” ucapnya.
Ia menuturkan, Fraksi PKS juga akan memberikan masukan langsung kepada DPR RI dan menerangkan bahwa kondisi masyarakat saat ini betul-betul terpuruk akibat dari kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pasalnya kebijakan kenaikan BBM ini bertepatan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.
“Kalau betul pemerintah peduli masyarakat maka pemerintah juga harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, saat ini hampir semua kebutuhan pokok rakyat melambung tinggi,” tutupnya.