Timesnusantara.com – Samarinda.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur diperkirakan menyisakan sejumlah proyek yang tak bisa diselesaikan secara tuntas tahun 2022 ini karena melihat akhir tahun hampir pada ujungnya.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, Proyek yang belum rampung pada tahun ini akan masuk dalam APBD tahun 2023, karena termasuk dalam multiyears.
“Ya, multiyears, berarti kita lanjutkan proyeknya tahun depan. Kita masukkan dalam APBD tahun 2023,” ucap Hasanuddin Mas’ud, (11/10/2022).
Ia juga menuturkan sejumlah proyek fisik yang akan dilanjutkan proyeknya tahun depan yaitu gedung di Kantor Inspektorat dan Rumah Sakit Mata.
Ia menambahkan hal lainnya yang masuk dalam APBD 2023 juga tentang kesejahteraan tenaga pendidik, di mana sempat ada gejolak ditandai adanya unjukrasa para guru yang terjadi di Kota Samarinda, terutama soal perihal insentif guru.
Hasanuddin Mas’ud juga menerima masukan fraksi-fraksi di DPRD Kaltim yang menanggapi hal tersebut dengan memperhatikan sektor pendidikan.
Ia menjelaskan, perihal pada Rapat Paripurna ke-44 sebelumnya, Pemprov Kaltim memberikan jawaban yang memperjelas posisi anggaran pada rencana APBD 2023 tentang adanya selisih sekitar Rp200 miliar, yang semula disebut RAPBD Rp15,1 triliun tapi belakangan disebut Rp14,9 triliun.
“Yang benar Rp15,1 triliun. Jadi perhitungan 14,9 triliun oleh pemerintah karena belum memasukkan usulan penyertaan modal untuk perusda,” tutupnya.