Timesnusantara.com – Samarinda
Ajakan bergabung menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara oleh Gubernur Kaltara direspon oleh berbagai Pihak.
Beberapa orang berpandangan hal ini dilakukan agar terjadi perluasan daerah yang tentu akan berdampak terhadap dana bagi hasil dan lain sebagainya bagi Kaltara. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Berau sampai dengan saat ini belum memikirkan tawaran ini.
Mengenai hal yang ramai diperbincangkan belakangan ini, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiono, anggap wacana perpindahan Kab. Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Prov. Kaltara) hanya isu belaka.
Pasalnya, masih di dalam wacana pembicaraan. Belum ada tahap pertemuan dua pemerintahan, wacana ini telah lama menjadi angin yang lalu lalang di telinga masyarakat Kaltim dan masyarakat Kaltara.
“Saya rasa itu hanya isu saja ya,” ucapnya jelas.
Ia menerangkan, Karena masih banyak yang harus menjadi pertimbangan sebelum nanti akan bergabung ke Kaltara, tentu akan memakan waktu yang lama dan kebijakan yang harus di telaah dengan teliti. Tak hanya soal menjadi kurangnya Kab/Kota di Kaltim, tetapi juga berpengaruh pada Pendapat Asli Daerah (PAD) Kaltim kedepan.
“Itu bukan masalah mau atau tidak mau, tapi kan ini berbicara soal kebijakan ya,” ungkapnya.
Di sisi lain, jika perpindahan di karenakan perhatian yang tidak merata, bergabungnya Berau dalam sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan hanya emosional yang dipikirkan, tapi ada perhitungan yang menjadi pertimbangan. Diantaranya, kemampuan ekonomi warga, potensi daerah, sosial budaya , sosial politik, kependudukan, luasan daerah baik Berau maupun Kaltara, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang utama.
Politisi Golkar ini juga mengatakan saat ini DPRD Kaltim terus mendorong pembangunan di Kab. Berau. Terutama pada sektor kepariwisataan, yang di mana Kab. Berau memiliki segudang wisata alam yang indah.
“Kemudian juga di Berau sana kita juga sudah mendorong untuk memperhatikan destinasi wisata,” ucapnya.
Kemudian wacana nantinya bergabung, hal itu menjadi bagian-bagian pertimbangan. Tentu saja, sambungnya, pasti akan ada sisi negatif dan positif, baginya tidak ada alasan untuk berpindah ke lain Provinsi. Pasalnya, semua kebutuhan sedang dalam proses pembangunan. Pada sektor infrastruktur, pariwisata hingga jaringan terus di perhatikan.
“Kita dorong pembangunan dan kemudahan jaringan disana lebih gampang, dan saya pikir tidak ada alasan lah untuk bergabung ke yang lain,” pungkasnya.