Timesnusantara.com – Samarinda.
Ketidakefektifan penggunaan masa reses oleh anggota DPRD berdampak pada ketidakmampuan anggota DPRD untuk menjaring aspirasi, dan ini berdampak pada kinerja anggota DPRD.
Kinerja anggota DPRD dapat menjadi ukuran apakah mereka mampu melaksanakan mandat yang telah diberikan rakyat kepada mereka. Kemampuan anggota DPRD dalam melakukan komunikasi dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat membuat citra anggota DPRD tidak cukup baik.
Tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan anggota DPRD dalam melakukan komunikasi atau penjaringan aspirasi secara efektif.
Di satu sisi, sebagian anggota DPRD merasa telah memenuhi kewajiban mereka dengan ber-komunikasi langsung dengan konstituen. Sehingga kebutuhan akan sistem yang baku tentang model penjaringan aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk nyata sangat diperlukan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Seluruh anggota DPRD Kota Samarinda seharusnya mampu mengoptimalkan kinerja dengan menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Kata Helmi Abdullah.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, yang berharap agar seluruh anggota dewan dapat memaksimalkan penyerapan aspirasi, terutama persoalan yang telah menjadi prioritas di Kalangan Masyarakat.
Pemaksimalan kinerja ini, menurut meningkatkan infrastruktur pada setiap daerah pemilihan (Dapil) di Kota Tepian.
“DPRD memiliki 45 anggota dari 10 partai politik. Di 2023 mendatang setiap anggota akan kami usulkan untuk fokus dari bangun infrastruktur di dapil masing-masing,” ungkapnya Helmi, Jumat (11/11/22).
Pada dasarnya, ia menjelaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang telah tertampung, akan segera ditindaklanjuti bersama dengan OPD terkait.
Tak hanya itu, kegiatan sosial yang telah diterapkan di setiap daerah lingkungan RT ini pun termasuk dalam program pemerintah, yaitu Probebaya.
“Mulai dari infrastruktur jalan di wilayah RT maupun ekonomi. Makanya di 2024 mendatang Kota Samarinda tidak ada lagi warga kurang mampu,” pungkasnya.