Timesnusantara.com – Samarinda. Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang melarang siswa membawa kendaraan pribadi ke sekolah mulai menuai sorotan. Meski bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan, kebijakan ini dinilai perlu diimbangi dengan penyediaan transportasi umum yang memadai.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai langkah ini sejalan dengan regulasi yang melarang anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor.
Ia menegaskan bahwa siswa tingkat SMP ke bawah memang belum memenuhi persyaratan hukum untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan berkendara di jalan raya.
“Dari sisi aturan, memang siswa SMP dan di bawahnya tidak diperbolehkan membawa kendaraan karena belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Ini tentu menjadi alasan logis di balik kebijakan ini,” ujarnya belum lama ini.
Namun, Novan menekankan bahwa larangan ini harus dibarengi dengan solusi transportasi yang jelas. Jika tidak, dikhawatirkan kebijakan ini justru menyulitkan siswa dan orang tua yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas ke sekolah.
“Kami mendukung kebijakan ini, tetapi harus ada solusi konkret dari Pemkot. Salah satunya dengan penyediaan transportasi umum yang bisa menjangkau sekolah-sekolah,” lanjutnya.
Kebijakan zonasi pendidikan yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang membuat sebagian besar siswa bersekolah dalam radius satu kilometer dari rumah. Namun, masih ada sekolah yang lokasinya cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi tambahan.
Novan menyebut, tanpa alternatif transportasi yang memadai, kebijakan ini justru bisa menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya risiko keterlambatan siswa akibat akses yang sulit.
“Sebagian besar sekolah memang berada di dekat permukiman siswa, tetapi ada juga yang letaknya cukup jauh. Ini yang perlu menjadi perhatian, agar siswa tidak kesulitan dalam mobilitasnya,” tegasnya.
DPRD Samarinda mendorong Pemkot untuk segera memetakan sekolah-sekolah yang membutuhkan transportasi umum dan menyiapkan solusi yang efektif. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penyediaan armada khusus bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.
“Tidak semua sekolah memerlukan transportasi tambahan, tapi untuk yang membutuhkan, harus segera dicarikan solusinya. Pemkot perlu melihat ini sebagai prioritas agar kebijakan yang dibuat bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kendala bagi siswa,” tutupnya. (R)