Timesnusantara.com — Samarinda. Program beasiswa kuliah gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera dimulai pada tahun ini dengan anggaran sebesar Rp770 miliar. Namun, kebijakan yang mewajibkan penerima beasiswa berkuliah di dalam Kaltim menimbulkan pertanyaan, terutama terkait keterbatasan pilihan untuk jenjang S2 yang masih harus banyak ditempuh di luar daerah.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ismail Latisi, menyatakan bahwa kebijakan tersebut wajar mengingat program ini masih dalam tahap awal. Menurutnya, tidak mungkin sebuah program baru langsung berjalan sempurna dan mencakup semua aspek secara menyeluruh.
“Program ini masih baru, jadi wajar jika pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Saya mencoba berbaik sangka bahwa ada alasan kuat di balik kebijakan ini, seperti keterbatasan anggaran pada tahap awal,” ujarnya, Rabu (13/3/2025).
Ia menambahkan bahwa fokus awal program ini adalah memastikan kampus-kampus di Kaltim dapat menjalankan sistem beasiswa ini dengan efektif.
Jika tahap awal berjalan baik, tidak menutup kemungkinan cakupannya diperluas, termasuk bagi mahasiswa Kaltim yang ingin melanjutkan studi di luar daerah atau bahkan ke luar negeri.
“Mungkin di tahap berikutnya, barulah pemerintah mempertimbangkan beasiswa bagi mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar daerah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kita harapkan program ini bisa berjalan sesuai janji Gubernur, yaitu memastikan seluruh masyarakat Kaltim dapat menikmati pendidikan gratis,” lanjutnya.
Meski demikian, Ismail menekankan pentingnya evaluasi secara berkala agar program ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Kaltim. Pemerintah diharapkan tidak hanya mempertahankan kebijakan ini, tetapi juga melakukan penyesuaian agar semakin banyak mahasiswa yang dapat merasakan manfaatnya.
Dengan adanya program beasiswa ini, diharapkan pendidikan di Kaltim semakin maju dan mampu mencetak sumber daya manusia berkualitas yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. (R)