Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan langkah serius dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait dugaan penurunan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan ramai dikeluhkan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan akan segera mengundang General Manager Pertamina Regional Kalimantan guna meminta klarifikasi langsung atas persoalan ini.
Ia menyampaikan bahwa fokus utama Pemprov saat ini bukan lagi pada aspek distribusi, melainkan kualitas BBM yang dinilai menurun dan berdampak pada kenyamanan pengguna.
“Distribusi mungkin sudah sesuai SOP, tapi masyarakat sekarang mempertanyakan mutu bahan bakarnya. Ini yang harus kita gali lebih dalam,” ujarnya, Rabu (9/4/2025).
Ia juga menyebut telah berkomunikasi dengan seorang tokoh senior, Haji M, untuk membahas langkah selanjutnya. Termasuk di antaranya adalah permintaan hasil laboratorium dari sampel BBM yang digunakan oleh masyarakat dan dikeluhkan menimbulkan gangguan pada kendaraan.
Menurut Rudy, bahan bakar jenis Pertalite menjadi sorotan utama dalam laporan masyarakat, sementara sebagian besar pengguna menilai Pertamax lebih sesuai dengan kebutuhan kendaraan mereka.
“Kita akan pastikan ada transparansi. Hasil uji lab akan kami sampaikan ke publik. Pemerintah tidak ingin ada yang ditutupi karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Terkait opsi menghadirkan alternatif penyedia BBM selain Pertamina, Rudy menjelaskan bahwa jalur regulasi sebenarnya sudah terbuka sejak lama. Berdasarkan aturan yang ada, sektor distribusi BBM tidak lagi dimonopoli oleh Pertamina sejak tahun 2007.
“Peluangnya sudah ada. Tinggal bagaimana para pelaku usaha swasta memenuhi syarat dan proses perizinan yang berlaku,” jelasnya.
Namun, Gubernur menyesalkan minimnya antusiasme perusahaan swasta untuk aktif di Kaltim. Beberapa SPBU non-Pertamina diketahui mangkrak dan tidak menjalankan operasional sebagaimana mestinya.
“Kita ingin ada alternatif untuk masyarakat, bukan hanya satu pemain. Tapi nyatanya di lapangan, justru banyak SPBU swasta yang mati suri,” tambah Rudy.
Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen mendorong pembukaan pasar yang lebih kompetitif namun tetap dalam koridor kualitas dan keselamatan. Standar mutu BBM akan menjadi perhatian utama, agar masyarakat tidak dirugikan oleh bahan bakar yang tidak layak pakai. (R)