Timesnusantara.com – Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Penegasan ini ia sampaikan seusai mengikuti Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim, Rabu (9/4/2025).
Rudy menekankan pentingnya keharmonisan antara lembaga eksekutif dan legislatif sebagai kunci utama suksesnya program-program pemerintahan.
“Legislatif dan eksekutif harus berjalan seirama. Ibarat pasangan suami istri, satu merancang anggaran, satu lagi menyetujui. Tanpa persetujuan DPRD, program tidak bisa dijalankan. Maka, sinergi itu wajib,” kata Rudy.
Ia menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih belum merata di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil dan perbatasan. Hal tersebut, menurutnya, menghambat pemerataan ekonomi di seluruh provinsi.
“Infrastruktur adalah fondasi. Selama jalan rusak, listrik terbatas, dan air bersih belum menjangkau semua warga, maka pertumbuhan ekonomi sulit diwujudkan secara merata,” ujarnya.
Meski beberapa kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang sudah menunjukkan kemajuan, Rudy mengakui masih banyak kabupaten/kota yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal akses pendidikan dan fasilitas kesehatan.
Salah satu titik sorotan adalah Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie di Samarinda, yang ia kunjungi sehari sebelumnya. Gubernur menilai kapasitas rumah sakit tersebut sudah tidak memadai dan perlu segera ditingkatkan.
“RS AWS itu sudah penuh sesak. Kita butuh rumah sakit tambahan yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari Kaltim, tapi juga dari Kalimantan Utara yang menjadikan rumah sakit ini sebagai rujukan utama,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa penyediaan layanan dasar yang memadai adalah bentuk konkret dari kehadiran negara bagi rakyatnya. Karena itu, Pemprov Kaltim akan terus mendorong penguatan layanan publik secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Rudy mengajak semua pihak, baik jajaran legislatif maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh penjuru Kaltim. (R)