Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui program unggulan bertajuk Gratispol. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menandatangani nota kesepahaman bersama 53 perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Kaltim, sebagai fondasi pelaksanaan pendidikan gratis bagi warganya.
Prosesi penandatanganan berlangsung di Plenary Hall, Convention Hall Sempaja Samarinda, pada Senin (21/4/2025), dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dari berbagai institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Kalimantan, Politeknik Negeri Samarinda, dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
Tidak hanya itu, sejumlah kampus lainnya seperti Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Balikpapan, Poltekkes Kemenkes Kaltim, Universitas Widyagama Mahakam, hingga IKIP PGRI Kaltim juga turut berpartisipasi dalam kolaborasi besar ini.
Dalam sambutannya, Rudy menekankan bahwa pendidikan harus menjadi sarana utama untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Ia menilai program Gratispol sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda.
“Tidak ada cara yang lebih efektif dalam melawan kemiskinan selain pendidikan. Gratispol hadir untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Kaltim agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus dibatasi oleh biaya,” ujarnya.
Ia mengimbau pelajar dan mahasiswa di seluruh penjuru Kalimantan Timur agar dapat memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya.
Menurutnya, keberadaan Gratispol akan membuka jalan menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, mendukung arah pembangunan yang telah digariskan dalam visi Rudy-Seno.
“Tujuan utama kami adalah menciptakan SDM yang mampu bersaing, tak hanya di tingkat nasional, tapi juga global. Pendidikan adalah pondasi utama menuju masa depan yang lebih baik,” tambah Rudy.
Tak hanya sektor pendidikan, Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy-Seno juga tengah menggulirkan berbagai program strategis lainnya. Di antaranya layanan kesehatan gratis, pengembangan jaringan internet di desa, serta program umrah tanpa biaya bagi marbot masjid.
Dengan kerja sama bersama 53 institusi pendidikan tinggi ini, Pemprov Kaltim menegaskan langkah besarnya dalam membentuk sistem pendidikan inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan Kaltim. (R)