Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Meski demikian, BPK mencatat adanya 27 temuan dengan 63 rekomendasi, salah satunya terkait sisa dana program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sebesar Rp3,5 miliar yang belum tersalurkan.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menjelaskan bahwa dana sisa tersebut akan dimasukkan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan direncanakan untuk digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
“Memang masih ada sisa dari anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas sekitar Rp3,5 miliar. Karena pelaksanaannya sudah melewati batas waktu, maka dana itu akan masuk ke SILPA. Tahun depan, kita akan alokasikan kembali dengan perencanaan yang lebih baik,” ujar Seno, Minggu (25/5/2025).
Program BKT sendiri merupakan salah satu program bantuan pendidikan untuk mahasiswa asal Kaltim, khususnya yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, implementasinya masih menemui sejumlah hambatan, termasuk soal efektivitas distribusi dan pengelolaan dana.
Seno menambahkan bahwa seluruh catatan BPK, termasuk soal BKT, akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah memberi tenggat waktu 60 hari kepada perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi guna memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam laporan audit tersebut.
“Kita ingin sistem penyaluran beasiswa dibenahi agar lebih rapi ke depannya. Semua OPD terkait akan diminta menyusun langkah korektif dalam waktu dua bulan,” jelasnya.
Meski masih terdapat catatan, opini WTP dari BPK dinilai Seno sebagai bukti akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Kaltim. Menurutnya, capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun secara jujur dan transparan.
“Predikat WTP ini adalah hasil kerja keras semua OPD. Laporan keuangan kita terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini juga jadi pengingat bahwa masih ada ruang untuk penyempurnaan,” tegas Seno.
Program BKT sebelumnya dijalankan pada masa pemerintahan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Namun kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, program tersebut tidak dilanjutkan.
Sebagai gantinya, Pemprov meluncurkan program Gratispol dan Jospol yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru, Juli 2025. Gratispol akan menggratiskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru hingga delapan semester, serta memberikan bantuan seragam gratis untuk siswa SMA/SMK negeri dan swasta, termasuk madrasah.
Seno memastikan bahwa alokasi dana pendidikan akan tetap menjadi prioritas dalam APBD mendatang. Menurutnya, penggunaan anggaran akan dirancang lebih matang agar program-program strategis seperti pendidikan gratis dapat berjalan optimal dan menyentuh sasaran.
“Dana sisa dari BKT tidak hilang. Itu hanya kita amankan dulu dalam SILPA, dan akan kita optimalkan kembali dengan pendekatan yang lebih terstruktur tahun depan,” pungkasnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi