Timesnusantara.com — Samarinda. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi pemerintah terhadap masyarakat terkait jalannya program-program prioritas.
Menurutnya, komunikasi yang jelas antara pemangku kebijakan dan publik akan menjadi kunci kepercayaan dan dukungan warga terhadap arah pembangunan daerah.
Ekti menjelaskan bahwa program strategis seperti Gratispol dan Jospol hanya akan berhasil jika masyarakat dilibatkan melalui edukasi dan transparansi proses.
“Bukan sekadar program dijalankan, tapi bagaimana publik bisa tahu dan paham alurnya. Itulah tugas kami di DPRD, menjembatani informasi yang benar dari pemerintah ke masyarakat,” ujar politisi Gerindra tersebut, Jum’at (13/6/2025).
Ia menambahkan, tantangan utama yang sering dihadapi bukan hanya soal pelaksanaan teknis di lapangan, tapi juga kurangnya pemahaman publik akibat lemahnya komunikasi antar lembaga dengan warga.
“Bila jalur komunikasi dibangun dengan baik, maka dukungan dari masyarakat akan tumbuh secara alami. Mereka juga akan lebih sabar menunggu hasil, karena merasa diajak ikut serta dalam prosesnya,” sambungnya.
Terkait harapan masyarakat terhadap program pendidikan gratis, Ekti mengakui adanya ekspektasi tinggi. Namun, ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan memiliki mekanisme yang harus dijalankan sesuai tahapan.
“Tidak semua bisa direalisasikan dengan cepat. Ada fase perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Prosedurnya ketat dan perlu waktu. Tapi DPRD hadir untuk memastikan proses itu tetap pada jalurnya,” terangnya.
Ia memastikan bahwa program bantuan pendidikan untuk mahasiswa baru yang dijanjikan akan bergulir tahun ini akan terus dikawal oleh DPRD.
Menurutnya, penyusunan anggaran untuk kelanjutan program ini juga sudah disiapkan dalam struktur APBD 2026.
“Komitmen dari pemerintah provinsi sudah ada, tinggal kita di DPRD yang mengawasi agar realisasinya tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ekti menekankan bahwa lembaganya tidak sekadar menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga berperan sebagai penyambung lidah rakyat dalam memastikan arah kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“DPRD adalah mitra kritis pemerintah sekaligus pelindung suara rakyat. Kami pastikan apa yang diaspirasikan masyarakat tidak sekadar didengar, tapi diwujudkan dalam kebijakan nyata,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)