Timesnusantara.com — Samarinda. Ketimpangan distribusi anggaran pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada SMA Negeri 4 Samarinda yang selama 43 tahun berdiri, nyaris tak pernah tersentuh oleh anggaran pembangunan dari pemerintah provinsi.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, yang menilai kondisi ini sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan dalam pengelolaan fasilitas pendidikan.
“Bagaimana mungkin sebuah sekolah negeri yang berada di ibu kota provinsi tidak pernah mendapatkan alokasi pembangunan selama lebih dari empat dekade? Ini bukan sekadar soal bangunan, tapi menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat pinggiran kota,” ucapnya, Jum’at (13/6/2025).
SMAN 4 yang berada di kawasan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, disebut kerap luput dari perhatian karena berada di daerah yang dikelilingi rawa serta padat penduduk. Kondisi geografis inilah yang kerap membuat sekolah tersebut tak masuk dalam prioritas pembangunan yang biasanya fokus di pusat kota.
Menurut Darlis, kesenjangan ini sangat mencolok. Sekolah-sekolah di jantung kota kini berdiri megah dengan fasilitas lengkap, sementara SMAN 4 harus bertahan dengan sarana yang minim dan jauh dari kata layak.
“Pendidikan harus merata. Jangan sampai sekolah-sekolah unggulan terus dibenahi, sementara sekolah di pinggiran dibiarkan jalan sendiri dalam keterbatasan,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar pembangunan SMAN 4 masuk dalam APBD Perubahan 2025. Selain menyangkut anggaran, ia juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan rancangan bangunan dengan kondisi lahan. Membangun di atas rawa, katanya, tidak bisa dilakukan dengan metode biasa seperti urugan tanah.
“Solusinya adalah konstruksi panggung. Itu akan lebih sesuai dengan karakter wilayah dan dapat meminimalisasi risiko banjir,” jelasnya.
Darlis menekankan bahwa usulan ini bukan hanya urusan infrastruktur, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan hak akses pendidikan yang adil bagi seluruh siswa.
Ia menyebut, para guru dan siswa SMAN 4 telah cukup lama berjuang dalam keterbatasan dan sudah sepantasnya mendapatkan perhatian lebih.
“Kalau mau bicara peningkatan sumber daya manusia, maka jangan abaikan fasilitas dasarnya. Semua sekolah negeri, tanpa terkecuali, punya hak yang sama atas pembangunan,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)