Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan program besar untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Mulai tahun 2026 hingga 2030, revitalisasi sungai secara menyeluruh akan dilakukan di delapan kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa penanganan banjir ini akan dilakukan secara terstruktur dan saling terintegrasi antardaerah. Delapan wilayah tersebut mencakup Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Paser.
“Kita tidak bisa menangani banjir secara parsial. Penataan akan dimulai dari Berau hingga Paser agar saling mendukung,” katanya, Jum’at (13/6/2025).
Samarinda disebut sebagai wilayah dengan prioritas penanganan paling intensif. Sejumlah sungai di ibu kota provinsi ini masuk dalam daftar revitalisasi, mulai dari Karang Asam Besar dan Kecil, Karang Mumus, hingga sungai-sungai kecil di kawasan Makroman, Rapak Dalam, dan Loa Hui.
Di luar Samarinda, masing-masing daerah juga memiliki fokus tersendiri. Balikpapan akan menangani Sungai Somber dan Teritip, sedangkan di PPU akan dilakukan normalisasi di Sungai Labangka dan Sesulu. Paser akan difokuskan pada Sungai Kendilo dan Semumur.
Kutai Kartanegara akan menyasar Sungai Marangkayu, Santan, Tenggarong, Loa Janan dan Loa Haur. Bontang dijadwalkan menormalisasi Sungai Tanjung Laut, Guntung dan Bontang.
Di Kutim, penanganan diarahkan ke wilayah Teluk Pandan, Kenyamukan, dan Sangatta. Sementara Berau akan melakukan pengerjaan di Sungai Tumbit.
Untuk Sungai Karang Mumus di Samarinda, anggaran khusus sebesar Rp5 miliar akan dialokasikan setiap tahun.
Bahkan, Seno menyebut Pemprov sedang mempertimbangkan pembangunan kanal baru dari hulu sebagai alternatif pengurangan debit air yang masuk ke sungai tersebut.
“Jika memungkinkan, kita akan arahkan kanal banjir itu ke wilayah Tanah Merah agar bermuara langsung ke laut. Ini bisa bantu meringankan beban di Bendungan Benanga yang saat ini makin dangkal,” terangnya.
Sejak 2019 hingga 2024, normalisasi sungai sudah dilakukan oleh Pemprov melalui Dinas PUPR-PERA di 15 sub-DAS, termasuk Karang Asam, Sambutan, Makroman, dan Sungai Sempaja. Di Karang Mumus sendiri, pengerjaan telah menjangkau berbagai titik seperti Jembatan Selili, Jembatan S, Sungai Dama, dan Gang Nibung.
Namun Seno menegaskan bahwa upaya tersebut belum memadai. Ia mengusulkan adanya evaluasi sistematis terhadap banjir tahunan, lima tahunan, dan sepuluh tahunan sebagai basis rencana jangka panjang.
Penataan ulang sistem drainase dan optimalisasi fungsi pintu air juga menjadi perhatian. Salah satu titik kritis berada di sekitar Pasar Segiri yang sering mengalami genangan akibat pintu air tidak ditutup saat air laut pasang.
“Pintu air tidak boleh dibiarkan terbuka begitu saja saat air pasang. Harus ada petugas di situ. Pompa juga harus aktif. Kalau tidak, ya pasti banjir,” tegasnya.
Program ini, tambah Seno, merupakan bagian dari pendekatan jangka panjang yang dirancang Pemprov untuk menciptakan sistem pengendalian banjir yang tangguh dan berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan yang padat dan rentan. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi