Timesnusantara.com — Samarinda. Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mendesak pemerintah provinsi agar lebih serius dalam mengatasi ketidakmerataan pembangunan yang dinilainya masih terjadi secara signifikan di sejumlah daerah.
Reza menyatakan, hingga kini, lebih dari 80 persen aktivitas ekonomi di Kaltim masih terkonsentrasi di lima wilayah utama. Kondisi tersebut, menurutnya, memperlebar jarak kesejahteraan antara pusat dan daerah-daerah pinggiran.
“Masalah ini sudah saya suarakan dalam Rapat Paripurna saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Raperda RPJMD 2025–2029,” ungkapnya, Jum’at (13/6/2025).
Ia menilai, wilayah seperti Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi contoh nyata daerah yang tertinggal dari sisi pembangunan dasar, padahal memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal karena terbatasnya infrastruktur.
“Kalau pembangunan masih berpusat di kawasan tertentu, bagaimana kita bisa bicara tentang pemerataan? Pemerintah harus segera mempercepat pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, dan drainase ke wilayah yang belum tersentuh,” tegasnya.
Tak hanya soal infrastruktur, Reza juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berjalan konkret dan terstruktur.
Ia berharap Pemprov Kaltim memiliki roadmap yang jelas, serta mampu mengkomunikasikannya ke seluruh lini pemerintahan daerah.
“Reformasi birokrasi harus menyentuh hingga ke level perangkat daerah. Bukan sekadar jargon, tapi harus ada implementasi dan evaluasi berkala,” tandasnya. (Adv/dprdkaltim)