Timesnusantara.com — Samarinda. Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir mulai terasa oleh pelaku usaha perhotelan, khususnya hotel-hotel kecil dan non-bintang di Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan itu menyebabkan penurunan tajam tingkat hunian hotel akibat minimnya kegiatan pemerintahan di luar gedung milik instansi.
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa kini pemerintah mulai melonggarkan aturan. Arahan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka kembali peluang digelarnya aktivitas pemerintahan di hotel-hotel.
“Arahan dari Kemendagri sudah keluar. Artinya, pemerintah pusat sudah mengizinkan kembali pelaksanaan kegiatan di hotel,” terang Sarkowi, Sabtu (14/6/2025).
Menurutnya, selama masa efisiensi anggaran, banyak agenda seperti rapat, pelatihan, dan sosialisasi yang dialihkan ke kantor atau balai milik pemerintah. Situasi ini memberikan tekanan besar bagi hotel kecil yang selama ini mengandalkan kegiatan dari instansi sebagai sumber pendapatan utama.
Sarkowi menyebutkan, momentum ini seharusnya menjadi peluang bagi pelaku usaha hotel untuk kembali bangkit, namun dibutuhkan inisiatif aktif dari manajemen hotel lokal agar tak kalah bersaing dengan hotel berbintang.
“Hotel-hotel lokal harus lebih proaktif. Mereka perlu melakukan pendekatan dan membangun komunikasi dengan instansi pemerintah. Jangan sampai hanya hotel besar yang mendapat jatah kegiatan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya potensi ketimpangan jika hanya hotel besar yang menikmati lonjakan aktivitas pemerintahan.
Menurutnya, agenda kecil seperti pelatihan atau rapat teknis sangat layak digelar di hotel lokal sebagai bagian dari upaya pemerataan manfaat ekonomi.
“Hotel berbintang memang tidak terlalu terdampak, tapi hotel-hotel kecil merasakan beban cukup berat. Ketika instansi tidak membuka ruang bagi hotel lokal, maka dominasi hotel besar makin menguat,” katanya.
Sarkowi mengajak pemerintah daerah untuk turut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal agar dapat kembali pulih.
Menurutnya, dukungan kebijakan tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga keadilan ekonomi dan keberpihakan terhadap pelaku usaha daerah.
“Kita perlu memperjuangkan akses yang adil bagi seluruh pelaku usaha. Kebijakan ini harus bisa mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, bukan justru mempersempit ruang geraknya,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)