Timesnusantara.com — Samarinda. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menegaskan perlunya langkah cepat dari Pemerintah Provinsi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung siswa di tingkat SMA/SMK.
Salah satu solusi yang ia usulkan adalah penambahan rombongan belajar (rombel) dan pembangunan unit sekolah baru, terutama di daerah padat penduduk.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu antara DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, yang digelar guna mengevaluasi kesiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2025/2026.
“Kondisi saat ini menunjukkan ketimpangan serius antara jumlah lulusan SMP dan ketersediaan kursi di sekolah negeri. Banyak rombel dipaksakan menampung hingga 50 siswa, padahal batas idealnya hanya 36,” ujar Darlis.
Menurutnya, target daya tampung 30 ribu siswa yang dipatok pemerintah tahun ini masih belum menyentuh kebutuhan riil, khususnya di kota-kota besar seperti Samarinda.
Ia menilai solusi jangka panjang bukan sekadar menambah rombel, tapi harus ada pembangunan sekolah baru agar tekanan tahunan ini tidak terus berulang.
“Tingginya minat masyarakat masuk sekolah negeri disebabkan kualitas dan biaya yang lebih terjangkau. Tapi tanpa penambahan infrastruktur, masalah ini akan terus terjadi setiap tahun,” lanjutnya.
Darlis juga mengingatkan pentingnya pemerataan akses pendidikan ke wilayah terpencil. Ia menyoroti bahwa di desa-desa tertentu, jumlah lulusan SMP sangat sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kuota pembukaan satu rombel penuh.
Sebagai alternatif, ia menyarankan penerapan sistem pembelajaran jarak dekat yang terintegrasi dengan sekolah induk, alih-alih membuka sekolah filial yang membutuhkan prosedur administrasi lebih kompleks.
“Kita bisa cari terobosan, seperti kelas jarak dekat dengan sekolah utama. Dengan begitu, anak-anak desa tetap bisa mengakses pendidikan tanpa harus berpindah ke kota,” katanya.
Darlis juga menyoroti beban finansial siswa dari pedalaman, yang kerap kali lebih tinggi karena biaya transportasi ke sekolah di kecamatan bisa melebihi biaya makan harian.
Terkait sistem seleksi PPDB, ia menyambut baik penerapan empat jalur penerimaan (zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua). Skema ini dinilai lebih berkeadilan dibanding sistem zonasi murni yang rawan disalahgunakan.
“Dengan jalur afirmasi dan prestasi, siswa tidak harus memanipulasi domisili untuk masuk sekolah negeri favorit,” tegas politisi tersebut.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa perluasan kapasitas juga harus disertai peningkatan kualitas layanan pendidikan.
“Penambahan rombel dan sekolah baru tidak akan berarti banyak jika kualitas pengajaran tidak ditingkatkan. Lulusan yang baik hanya lahir dari sistem pendidikan yang bermutu,” tutup Darlis. (Adv/dprdkaltim)