Timesnusantara.com — Samarinda. Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah pusat justru memantik respon kritis dari Anhgota DPRD Kota Samarinda. Legislator Komisi IV, Anhar, menilai pendekatan yang digunakan dalam program tersebut dapat memperparah stigmatisasi sosial terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Menetapkan sebuah wilayah sebagai lokasi Sekolah Rakyat itu bukanlah prestasi, tapi sinyal bahwa daerah tersebut masih berada dalam jerat kemiskinan ekstrem,” ujar Anhar, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, konsep yang menjadikan status ekonomi sebagai parameter utama justru bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan yang inklusif dan menyatukan.
“Pendidikan tidak boleh menjadi alat pelabelan. Ia harus menjadi jembatan bagi semua kalangan, bukan membentuk tembok pemisah antara si kaya dan si miskin,” ucap politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Anhar juga menyampaikan bahwa jika tujuan utama program SR adalah memperluas akses pendidikan, maka seharusnya kebijakan dirancang secara menyeluruh dan tidak diskriminatif.
Ia menyoroti bahwa model universal seperti program GratisPol dari Pemprov Kaltim layak dijadikan contoh.
“GratisPol itu lebih menjunjung keadilan. Semua warga punya kesempatan yang sama, tanpa perlu membawa label kemiskinan. Itu baru yang disebut berkeadilan sosial,” katanya.
Isu lain yang turut disoroti adalah efisiensi penggunaan anggaran. Anhar mempertanyakan efektivitas pembangunan fisik sekolah baru yang hanya ditujukan untuk kelompok tertentu.
“Membangun sekolah dengan segmentasi sempit hanya akan membatasi manfaatnya. Jauh lebih efisien jika anggaran dialihkan ke bantuan beasiswa yang langsung menyentuh siswa,” tegasnya.
Ia menambahkan, bantuan berbentuk tunai seperti beasiswa juga memiliki mekanisme pengawasan yang lebih jelas. Transparansi anggaran dapat ditegakkan dengan nominal yang pasti dan penerima yang terdata.
“Kalau satu siswa menerima Rp25 juta, maka angka itu bisa dilacak. Risiko diselewengkan lebih kecil dibanding proyek bangunan,” lanjutnya.
Tak hanya soal teknis dan anggaran, Anhar juga mengkritik narasi yang menyertai peluncuran program SR.
Menurutnya, klaim bahwa program ini adalah bentuk perhatian pusat justru mengaburkan kenyataan bahwa ketimpangan layanan pendidikan masih menjadi persoalan nyata di daerah.
“Jangan sampai kita terbuai dengan slogan manis. Program ini harusnya jadi cermin bahwa akses pendidikan di Samarinda belum setara,” ujarnya tajam.
Sebagai penutup, Anhar menyerukan agar pemerintah pusat segera meninjau ulang pola pendekatan yang digunakan dalam merancang program pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang ideal tidak mengenal batas status sosial.
“Semua warga berhak atas pendidikan berkualitas. Tidak boleh ada sekolah untuk orang miskin, dan sekolah lain untuk yang mampu. Pendidikan harus menjadi ruang pemersatu, bukan pemisah,” pungkasnya. (R)