Timesnusantara.com — Samarinda. Ketimpangan dukungan antara sekolah negeri dan swasta kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, menyuarakan keprihatinannya terhadap minimnya perhatian pemerintah kota terhadap sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.
Menurut Yakob, paradigma kebijakan pendidikan yang terlalu berfokus pada institusi negeri berisiko mengabaikan realitas bahwa sekolah swasta juga merupakan pilar penting dalam mencetak generasi penerus bangsa.
“Kalau terus begini, sekolah swasta bisa ‘tumbang’ satu per satu. Dan kalau itu terjadi, sekolah negeri akan kewalahan menampung lonjakan siswa. Kita tidak bisa membiarkan ini seperti bom waktu,” ujarnya, Senin (23/6/2025).
Yakob menegaskan, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga swasta. Maka dari itu, menurutnya, kebijakan publik harus memuat prinsip kesetaraan dan keberpihakan yang proporsional.
Ia menyoroti program-program seperti GratisPol yang hingga kini cenderung menyasar sekolah negeri, tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendesak dari sekolah swasta, setidaknya dalam bentuk dukungan operasional.
“Tidak harus diberi anggaran setara, tapi jangan diabaikan. Pemerintah punya tanggung jawab moral menjaga keseimbangan sistem pendidikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Yakob menekankan bahwa banyak sekolah swasta di Samarinda telah menunjukkan mutu yang kompetitif, bahkan dalam beberapa kasus mengungguli sekolah negeri dalam sistem pembelajaran dan capaian siswa.
“Keberadaan sekolah swasta memperkaya pilihan pendidikan bagi masyarakat. Ini bukan soal pesaing, tapi mitra. Dan mitra yang baik harus diberdayakan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan pendidikan yang hanya berpihak pada sekolah negeri bisa menciptakan kesenjangan dalam akses dan kualitas, apalagi di tengah peningkatan jumlah penduduk dan tekanan kebutuhan layanan pendidikan yang makin tinggi.
Yakob berharap ke depan Pemerintah Kota Samarinda bisa merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, menjangkau semua elemen pendidikan, dan tidak meninggalkan sekolah swasta dari strategi pembangunan sumber daya manusia.
“Kalau kita bicara peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, maka semua unsur harus disertakan. Pemerintah tidak boleh pilih kasih,” pungkasnya. (R)