Timesnusantara.com — Samarinda. Kondisi bangunan dan fasilitas di SMP Negeri 13 Samarinda kembali menjadi perhatian, kali ini oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi.
Ia menyoroti masih adanya ruang belajar berbahan kayu yang dianggap tidak lagi layak untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
Ismail menjelaskan bahwa pihaknya bersama Dinas Pendidikan sudah beberapa kali berdiskusi terkait pemerataan dan penyediaan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Samarinda. Meski beberapa sekolah baru telah dibangun untuk menjawab kebutuhan zonasi, beberapa sekolah eksisting seperti SMPN 13 masih menghadapi persoalan infrastruktur.
“Beberapa waktu lalu kami juga berbicara dengan wali kota. Ada komitmen untuk mendata sekolah-sekolah yang bangunannya masih kayu agar bisa direvitalisasi menjadi gedung permanen,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).
Ismail mengakui bahwa belum ada pembahasan teknis khusus untuk SMPN 13, tetapi ia menegaskan revitalisasi sekolah-sekolah berkondisi memprihatinkan adalah bagian dari prioritas pemerintah kota.
“Kalau kondisinya tidak representatif, tentu kita khawatir KBM tidak berjalan maksimal. Maka keberadaan ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium yang layak sangat penting,” tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa fungsi DPRD salah satunya adalah sebagai pengawas dan pengusul kebijakan anggaran. Karena itu, laporan dari masyarakat terkait kondisi SMPN 13 akan dibawa ke rapat komisi untuk dibahas lebih lanjut, termasuk peluang mendorong penganggaran melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Kalau di wilayah itu SMPN 13 jadi satu-satunya sekolah negeri yang mengakomodasi siswa dari sekitar zona tersebut, tentu sangat disayangkan jika kondisinya belum memadai. Ini jadi PR besar kita,” tegasnya.
Meski demikian, Ismail mengaku belum bisa memastikan apakah SMPN 13 telah masuk dalam rencana penganggaran tahun 2026 mendatang. Ia menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi lebih lanjut ke Dinas Pendidikan.
“Kalau ternyata belum masuk anggaran, ya berarti ini jadi tugas kita untuk memperjuangkannya,” ucap politikus PKS itu.
Ia menambahkan, SMP lain seperti SMPN 25 di Sungai Kunjang juga menghadapi masalah serupa, terutama karena dampak banjir. Artinya, kondisi sekolah-sekolah di Samarinda masih perlu perhatian serius secara menyeluruh.
“Pemerataan pendidikan bukan hanya soal jumlah sekolah, tapi juga kualitas dan kelayakan infrastruktur. Kalau bisa membangun sekolah baru, tentu memperbaiki yang sudah ada juga harus jadi prioritas,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda)