Timesnusantara.com — Samarinda. Ketidakakuratan data kependudukan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, menilai kondisi administrasi penduduk di kota ini masih jauh dari ideal.
Ia menyebut carut-marutnya data kependudukan disebabkan bukan hanya oleh kelemahan sistem, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui data pribadi mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda telah mengupayakan perbaikan sistem dan pelayanan.
Namun, Suparno mengungkapkan, akar persoalan justru berada di tangan warga yang tidak tertib dalam melaporkan perubahan status kependudukan.
“Masalah data ini sebenarnya sudah lama dan sampai sekarang masih semrawut. Capil sudah berusaha memperbaiki, tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak tertib, ya tetap saja kacau,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).
Ia mencontohkan sejumlah situasi umum yang kerap menjadi penyebab utama data menjadi tidak akurat. Di antaranya, warga yang pindah domisili tetapi tidak melapor, pasangan yang menikah namun menunda pengurusan dokumen baru, hingga kematian yang tidak segera dicatatkan.
Kondisi ini menurutnya sangat berdampak pada validitas data penduduk, yang pada akhirnya akan memengaruhi perencanaan dan distribusi pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
“Banyak yang sudah pindah rumah, pindah kota, tapi dokumen KTP dan KK-nya tidak diperbarui. Begitu juga saat menikah, kadang diurusnya nanti-nanti. Bahkan sampai punya anak baru mau mengurus,” jelas Suparno.
Masalah serupa juga muncul pada kasus kematian. Tidak sedikit warga yang baru melaporkan anggota keluarganya meninggal dunia jika ada kepentingan administratif seperti warisan atau penyelesaian utang.
“Kalau tidak ada urusan waris atau tanggungan utang, mereka tidak merasa perlu mengurus data kematian. Akhirnya orang yang sudah meninggal tetap tercatat aktif dalam data,” ungkapnya.
Ia menegaskan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih masif untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya data kependudukan yang valid.
Edukasi dan sosialisasi menurutnya harus digencarkan oleh pemerintah melalui berbagai lini, agar warga memahami dampaknya secara menyeluruh.
“Ke depan, saya harap edukasi ke masyarakat bisa lebih kuat. Supaya mereka sadar bahwa data ini penting, tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi juga untuk kelancaran pelayanan publik secara menyeluruh,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)