Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnandi Ikhsan, menyoroti lemahnya pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim yang seharusnya bisa digali lebih optimal dari sektor pajak dan retribusi daerah.
“Saat ini, sebenarnya PAD merupakan potensi yang sah untuk digali,” ujarnya.
Ia mencontohkan sektor pertambangan yang menyimpan banyak peluang penerimaan. Salah satunya dari pajak alat berat dan air permukaan. Berdasarkan temuan BPK tahun 2024, daerah kehilangan potensi penerimaan pajak alat berat sekitar Rp50 miliar.
“Itu setara dengan 50 kilometer jalan,” katanya.
Firnandi juga menyinggung soal pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) industri.
Menurutnya, jika seluruh perusahaan membayar pajak BBM secara benar, penerimaan daerah akan meningkat tajam.
“Kalau dibayarkan dengan semestinya, tentu pendapatan akan meningkat,” tegasnya.
Ia menyebut kemandirian fiskal Kaltim saat ini baru menyentuh angka Rp10 triliun dari PAD. Padahal, potensinya disebut masih dua kali lipat dari angka tersebut.
“Potensi PAD sebenarnya masih bisa digali lebih dalam,” jelasnya.
Sektor kelautan juga tak luput dari sorotannya. Firnandi menilai pengelolaan tambat labuh dan bisnis turunan seperti bongkar muat dan pemanduan kapal belum dijalankan maksimal.
“Kegiatannya sudah berjalan, tapi belum dioptimalkan,” tuturnya.
Kendala utama, lanjut dia, berada pada ketidakjelasan standar operasional dan kesiapan sistem aplikasi. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti potensi-potensi tersebut dengan serius. (Adv/dprdkaltim)