Timesnusantara.com – Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim bergerak cepat menata ulang rencana pembangunan 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 73 persen.
Penurunan drastis ini memaksa seluruh sektor melakukan perhitungan ulang agar belanja daerah tetap berada pada jalur aman.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut pemotongan TKD tersebut telah menggerus kemampuan fiskal daerah secara signifikan.
“Penurunan pendapatan sampai Rp6,1 triliun tentu berdampak ke banyak lini,” jelas Hasanuddin, Selasa (18/11/2025).
Salah satu pos yang terkena imbas paling besar adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota. Dari sebelumnya Rp1,9 triliun, alokasi ini kini menyusut drastis menjadi hanya Rp250 miliar.
“Dampaknya pasti terasa di seluruh daerah. Ini penurunan yang sangat jauh,” tegasnya.
Selain Bankeu, penyesuaian ikut menyentuh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Menurut Hasanuddin, langkah ini merupakan konsekuensi logis dari upaya menjaga proporsionalitas belanja di tengah penurunan pendapatan.
“Semua harus diselaraskan ulang. Tidak ada sektor yang bisa berjalan seperti sebelumnya,” ujarnya.
DPRD juga menekankan pentingnya mengubah struktur prioritas anggaran agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terlindungi. Meski terjadi pemangkasan besar, Hasanuddin menegaskan bahwa layanan publik esensial adalah hal yang tidak boleh diganggu.
Ia mengingatkan agar proses penyesuaian dilakukan secara terukur sehingga program strategis jangka panjang tidak terbengkalai.
Editor : RF
Penulis : Dani