Timesnusantara.com Samarinda — Komisi IV DPRD Kaltim menilai skema pembiayaan asrama di sekolah negeri perlu segera dibenahi menyusul terbitnya surat edaran pungutan biaya asrama di salah satu SMA negeri di Samarinda yang memicu keberatan sejumlah orang tua.
DPRD menilai persoalan ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi pada penyusunan anggaran mendatang.
“Kami meminta Disdikbud melakukan penghitungan ulang secara detail. Jika memungkinkan, seluruh kebutuhan asrama seharusnya dibiayai pemerintah agar tidak ada lagi pungutan,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Menurut Darlis, persoalan muncul karena belum adanya perhitungan kebutuhan yang realistis dan mekanisme pendanaan yang jelas.
Kondisi ini membuat sejumlah sekolah akhirnya meminta kontribusi orang tua untuk menutupi kekurangan biaya operasional—langkah yang justru memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.
Saat ini terdapat tiga SMA negeri di Kaltim yang mengelola fasilitas asrama. Ketiganya menghadapi kesenjangan antara kebutuhan operasional dan anggaran yang tersedia. Alokasi anggaran sebesar Rp1,56 juta per siswa per bulan disebut masih jauh dari kebutuhan riil.
Darlis menilai ketimpangan ini dapat menimbulkan kesenjangan antara konsep pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah dengan kondisi faktual yang dihadapi di sekolah.
Karena itu, ia meminta seluruh kebutuhan asrama dihitung secara realistis dan dipastikan masuk dalam penyusunan APBD agar tidak terjadi lagi pungutan yang membebani orang tua.
Editor : RF
Penulis : Dani