Timesnusantara.com – Samarinda – Memasuki paruh kedua tahun anggaran 2026, DPRD Kota Samarinda terus mendorong agar pelaksanaan program pemerintah tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan dasar dan program yang memiliki dampak langsung bagi warga dinilai perlu mendapatkan perhatian utama dalam setiap evaluasi pembangunan.
Arah kebijakan anggaran daerah sebelumnya telah menempatkan kebutuhan wajib dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, dan penanganan banjir sebagai bagian penting dalam pengelolaan belanja daerah. Pemerintah Kota Samarinda juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat dan efisien dalam pembahasan kebijakan anggaran bersama DPRD.
Anggota DPRD Kota Samarinda, H. Sani Bin Husain, menilai keterbatasan anggaran harus dihadapi dengan penentuan skala prioritas yang jelas dan berpihak kepada masyarakat. Program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat perlu mendapat ruang yang memadai dalam perencanaan dan tidak boleh tergeser oleh program seremonial.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita harus pintar menentukan prioritas. Jangan sampai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga seperti pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lingkungan justru terabaikan. Itu yang harus jadi fokus utama,” ujar Sani Bin Husain.
Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui program mana yang sudah berjalan sesuai target dan bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan di lapangan.
“Evaluasi itu penting. Kita lihat mana program yang sudah on the track, mana yang masih ada kendala. Kalau ada yang belum maksimal, segera kita benahi bersama. Tujuannya agar sampai akhir tahun, anggaran yang kita keluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
DPRD menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan semata-mata untuk mencari kekurangan, tetapi memastikan setiap program memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai dengan target RPJMD.
Memasuki penghujung Agustus, koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan semakin intensif. Berbagai agenda pembangunan yang telah dirancang, termasuk pembahasan APBD Perubahan, harus terus dipantau agar tidak kehilangan arah hingga akhir tahun anggaran.
DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Editor: RF
Sumber: A