Timesnusantara.com, KUKAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya penanggulangan bencana melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut diarahkan tidak hanya pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga pada penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat.
Kepala BPBD Kukar, Setianto Aji Nugroho, mengatakan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi, hingga masyarakat.
Hal itu penting dilakukan mengingat potensi kejadian bencana masih dapat terjadi setiap tahun di berbagai wilayah Kukar.
“Setiap tahun selalu ada potensi kejadian bencana di wilayah Kutai Kartanegara. Karena itu, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus diperkuat melalui pencegahan dan kesiapsiagaan,” ujar Setianto, Sabtu (26/9/2026).
Menurutnya, BPBD Kukar terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi potensi bencana sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat.
Dalam perencanaan program penanggulangan bencana, BPBD Kukar telah menetapkan target capaian untuk periode 2025–2027. Namun, pelaksanaan sejumlah program pada 2026 menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan daerah.
“Pada 2026 realisasinya memang belum maksimal karena ada efisiensi anggaran dan beberapa penyesuaian kebijakan. Namun, kami menargetkan pada 2026 dan 2027 capaian program penanggulangan bencana bisa mencapai sekitar 40 persen,” jelasnya.
Sejumlah program yang menjadi perhatian BPBD Kukar antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan kebencanaan, serta penguatan sistem pencegahan dan penanganan korban bencana di masyarakat.
Pelatihan dan peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih tanggap terhadap potensi bencana. Dengan kesiapsiagaan yang baik, masyarakat dapat mengambil langkah awal secara tepat sebelum bantuan dari petugas tiba di lokasi kejadian.
Selain menjalankan program, BPBD Kukar juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Evaluasi menjadi bagian penting untuk mengetahui capaian program sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap penanggulangan bencana di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, upaya perlindungan masyarakat dari risiko bencana membutuhkan koordinasi yang kuat antarpemangku kepentingan. Karena itu, perangkat daerah dan berbagai pihak terkait diminta terus memperkuat sinergi dalam menjalankan program kebencanaan.
“Koordinasi antarperangkat daerah dan berbagai pihak perlu terus diperkuat agar program penanggulangan bencana tetap berjalan optimal dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat,” kata Sunggono.
Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Dengan memperkuat pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membangun koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Kukar bersama BPBD berupaya memastikan masyarakat memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
(Adv)
Editor : RF
Sumber : AND