Timesnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan arus barang di Kecamatan Muara Muntai, menyusul kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami penurunan dan longsor.
Langkah penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari penyediaan jalan alternatif hingga menyiapkan layanan feri penyeberangan sebagai solusi jangka pendek. Pemkab Kukar juga membuka opsi pemberian subsidi biaya angkutan bagi masyarakat agar akses transportasi tetap terjangkau.
Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kukar, Muhammad Iryanto, mengatakan pemerintah daerah telah berulang kali melakukan rapat dan koordinasi untuk mencari solusi terhadap persoalan akses jalan di wilayah tersebut.
“Karena sudah berulang kali kita lakukan, memang publik sekarang tidak tahu bahwa kita secara konsisten melakukan pertemuan dan rapat penyelamatan. Pemkab tidak tinggal diam, kita terus bergerak,” ujar Iryanto Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah yang masih menghadapi keterbatasan akibat belum normalnya Transfer ke Daerah (TKD).
Untuk jangka pendek, pemerintah menyiapkan akses alternatif yang dapat digunakan masyarakat. Namun, kondisi sejumlah jalan alternatif juga perlu diantisipasi karena berpotensi terendam ketika memasuki musim hujan.
Karena itu, opsi layanan feri penyeberangan menjadi salah satu solusi yang tengah disiapkan. Pemkab Kukar juga membahas kemungkinan pemberian subsidi angkutan agar masyarakat tidak terlalu terbebani biaya transportasi.
“Solusi jangka pendek itu akan dibuatkan feri penyeberangan. Opsinya nanti dengan beberapa kepala OPD kita sepakat untuk mengalokasikan subsidi angkutannya. Berapa persennya masih kita hitung,” jelasnya.
Iryanto menambahkan, pemerintah juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait kebutuhan dan pengelolaan layanan penyeberangan tersebut. Berbagai opsi terus dikaji agar arus orang dan barang di wilayah terdampak tetap berjalan.
“Semua cara kita lakukan supaya masyarakat dalam melakukan arus barang dan orang itu bisa lancar. Ini memang vital sekali,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar tetap mendorong penanganan permanen terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan. Pembangunan jembatan maupun jalan menjadi bagian dari opsi jangka panjang, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan anggaran dan hasil kajian teknis.
Iryanto mengatakan pemerintah daerah juga berharap adanya perubahan kebijakan fiskal yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya pada wilayah yang terdampak bencana.
“Kalau untuk penanganan permanen, entah itu jembatan atau jalan, tetap kita siapkan. Mudah-mudahan dengan kondisi TKD yang membaik, pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi bencana bisa disegerakan,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, pemerintah daerah saat ini juga masih menghadapi kebutuhan penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Namun, Iryanto menyebut kondisi karhutla mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Ia berharap perubahan cuaca dan turunnya hujan dapat membantu mengurangi potensi kebakaran serta mempercepat pemulihan kondisi lingkungan.
“Penanganan jauh lebih baik sudah dilakukan dan alhamdulillah sekarang mulai melandai. Mudah-mudahan segera turun hujan sehingga masalah ini bisa teratasi secara alami,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan persoalan sejumlah ruas jalan di Muara Muntai tidak semata-mata berkaitan dengan kerusakan badan jalan.
Menurutnya, posisi jalan yang berada di tepian sungai tanpa sistem pengamanan tebing menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko pergeseran tanah.
“Kalau jalan di pinggir sungai terus tidak ada penahan, sejenis turap, tanah otomatis bisa bergeser ke arah sungai,” kata Linda.
Kondisi tersebut juga ditemukan di Jalan Oloy. Hampir seluruh ruas jalan berada di tepian sungai sehingga kondisi struktur tanah menjadi perhatian dalam menentukan pola penanganan.
Linda mengatakan, keberadaan vegetasi di sekitar tepian sungai turut memengaruhi kestabilan tanah. Berdasarkan peninjauan lapangan, sejumlah titik yang masih memiliki tanaman, seperti pohon bambu, relatif lebih stabil dibandingkan lokasi yang tidak memiliki vegetasi atau penahan alami.
“Di beberapa titik dekat longsoran yang aman, di pinggir sungainya ada tanaman pohon bambu. Tanahnya tidak bergerak. Kalau yang tidak ada tanaman atau penahan, itu sudah bergerak semua,” jelasnya.
Selain minimnya pengamanan tebing, kondisi cuaca dan berkurangnya kadar air dalam tanah juga menjadi faktor yang diperhatikan. Tanah yang semakin kering dapat mengalami keretakan dan membentuk rongga sehingga berpotensi memengaruhi kestabilan struktur jalan.
Dinas PU Kukar telah melakukan peninjauan lapangan bersama tim ahli Bina Marga. Saat ini, laporan tertulis hasil pemeriksaan masih dalam proses.
Pemkab Kukar melalui Dinas PU juga telah menyurati Balai Wilayah Sungai untuk meminta advis teknis terkait penanganan longsor di sejumlah ruas jalan Muara Muntai, termasuk Jalan Oloy dan ruas jalan di Muara Muntai Ulu yang sebelumnya mengalami longsor.
“Kami minta bantuan, paling tidak apa yang harus kami tangani. Kalau kita bikin badan jalan lagi, tidak lama amblas lagi,” ujar Linda.
Menurutnya, pembangunan kembali badan jalan tanpa memperhitungkan kondisi geografis dan struktur tanah berpotensi hanya menjadi solusi sementara. Bahkan, pemindahan trase jalan dalam jarak tertentu belum tentu menghilangkan risiko longsor.
“Kalau kami prediksi, ketika jalan digeser 25 meter, mungkin lima atau enam tahun lagi bisa longsor lagi. Kalau digeser 50 meter, mungkin 10 tahun. Lama-lama longsor lagi,” katanya.
Linda menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata kualitas konstruksi jalan, melainkan kondisi tanah sebagai fondasi struktur tersebut.
“Bukan strukturnya, tetapi tanahnya. Bukan bangunan di atasnya, tetapi struktur tanahnya sendiri,” tegasnya.
Karakteristik tanah di Kalimantan yang relatif lunak, lanjut Linda, membuat pembangunan infrastruktur permanen di kawasan tepian sungai membutuhkan kajian teknis dan sistem pengamanan tebing yang tepat.
Karena itu, Dinas PU Kukar masih menunggu advis teknis dari Balai Wilayah Sungai untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya, termasuk memastikan kelayakan pembangunan jalan di lokasi tersebut atau mencari alternatif trase yang lebih aman.
“Yang kami butuhkan adalah pendapat ahli terkait kondisi geografisnya. Apakah masih layak dibangun jalan di pinggir sungai atau tidak,” pungkasnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND