Timesnusantara.com – Samarinda – Perubahan kondisi penerimaan daerah membuat postur APBD Samarinda 2026 mengalami penyesuaian. Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,96 triliun turun sekitar Rp213 miliar menjadi Rp3,75 triliun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, melihat kondisi tersebut sebagai tantangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan di sisa tahun anggaran 2026.
“Memang ada penyesuaian, dari Rp3,96 triliun turun menjadi Rp3,75 triliun. Ada selisih sekitar Rp213 miliar. Ini tantangan bagi kita semua untuk menentukan skala prioritas yang benar-benar penting,” ujar Helmi Abdullah.
Menurut DPRD, setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal terkini agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, terutama terkait defisit dan kewajiban pembayaran kegiatan yang sudah berjalan.
Legislatif tetap mendorong agar kebutuhan dasar masyarakat tidak menjadi korban efisiensi anggaran. Sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengendalian banjir, dan pembangunan infrastruktur yang mendesak harus memperoleh perhatian dan tetap dipertahankan.
“Yang tidak boleh dikorbankan itu kebutuhan dasar warga. Pendidikan, kesehatan, pelayanan publik harus tetap jalan. Pembangunan yang mendesak dan menyentuh warga langsung juga harus kita jaga,” tegasnya.
DPRD bersama Pemkot pun berkomitmen menjaga agar perubahan APBD 2026 tersebut tetap dikelola secara transparan, akuntabel, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Samarinda.
Editor : RF
Sumber : A