Timesnusantara.com – Samarinda – Persetujuan Perubahan APBD Samarinda 2026 tidak lepas dari pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD Kota Samarinda. Sebanyak delapan fraksi menyampaikan catatan kritis sebelum menyepakati postur Rp3,75 triliun.
Berbagai catatan disampaikan, mulai dari efisiensi belanja operasi, penguatan pelayanan dasar, penguatan pendapatan daerah, percepatan penyelesaian kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, hingga perhatian serius terhadap masyarakat miskin dan rentan.
Anggota DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan catatan dari delapan fraksi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari fungsi pengawasan agar anggaran yang telah disepakati tidak berhenti hanya sebagai dokumen.
“Delapan fraksi semua beri catatan. Intinya sama, APBD harus tepat sasaran. Efisiensi harus, tapi pelayanan dasar jangan dikorbankan. Pendapatan juga harus digenjot, kewajiban pemerintah harus diselesaikan,” ujar Deni.
Menurut politisi Fraksi Gerindra tersebut, catatan yang paling banyak disoroti adalah terkait efisiensi belanja dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. DPRD ingin memastikan setiap rupiah dari APBD Perubahan benar-benar diterjemahkan menjadi program yang bermanfaat dan dapat dirasakan warga.
“Jangan sampai APBD disahkan, tapi programnya tidak menyentuh warga. Catatan fraksi ini jadi pegangan kita untuk mengawal sampai akhir tahun,” tegasnya.
DPRD juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan program hingga penghujung tahun anggaran 2026, agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Editor : RF
Sumber : A