Timesnusantara.com – SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda menyepakati lima rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan serta pengelolaan lingkungan di Kota Samarinda.
Persetujuan terhadap lima regulasi itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2026 pada Rabu malam, 28 Oktober. Rapat tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, menjelaskan bahwa lima rancangan regulasi tersebut terdiri atas tiga usulan pemerintah kota dan dua inisiatif legislatif. Seluruhnya telah melalui proses pembahasan serta kajian dari aspek hukum dan sosial.
“Ada lima Raperda yang kita sepakati, tiga dari pemerintah kota dan dua inisiatif DPRD. Semuanya sudah melalui pembahasan dan kajian hukum serta sosial,” ujar Kamaruddin.
Adapun materi regulasi yang disepakati mencakup penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, satuan pendidikan aman bencana, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan industri kota, serta serah terima prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.
DPRD menilai keberadaan regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selain itu, produk hukum daerah diharapkan mampu menjadi pedoman bagi berbagai sektor pembangunan.
“Regulasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian pelaksanaan kebijakan dan menjadi pedoman bagi berbagai sektor pembangunan,” jelasnya.
Melalui pengesahan lima Perda tersebut, DPRD Samarinda berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.
“Kita berharap perda yang disahkan ini tidak hanya administratif, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.
Editor : RF
Sumber : A