Timesnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui program rehabilitasi dan revitalisasi sekolah. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan infrastruktur pendidikan di berbagai jenjang tetap dapat terpenuhi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan upaya peningkatan kualitas fasilitas pendidikan tidak dapat hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan berbagai program bantuan dari pemerintah pusat, khususnya program revitalisasi satuan pendidikan.
Menurutnya, sejumlah kegiatan rehabilitasi tetap dilaksanakan melalui APBD. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dukungan pendanaan dari sumber lain agar lebih banyak sekolah dapat memperoleh penanganan.
Program revitalisasi nasional menjadi salah satu peluang untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan, mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP. Melalui program tersebut, sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat mengajukan usulan untuk selanjutnya melalui proses seleksi dan pemeriksaan.
Heriansyah menjelaskan, pemerintah pusat akan menurunkan tim untuk memeriksa langsung kondisi sekolah yang mengajukan bantuan. Pemeriksaan tidak hanya mencakup kondisi fisik bangunan, tetapi juga kelengkapan administrasi, termasuk kejelasan status kepemilikan lahan sekolah.
“Status hak atas tanah sekolah harus jelas. Jika belum jelas, tentu harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena itu, berbagai persoalan administrasi dan status tanah sekolah sedang kita urai satu per satu, termasuk sekolah yang belum memiliki sertifikat,” jelasnya Senin (9/11/2026).
Untuk mendukung proses tersebut, Disdikbud Kukar juga melakukan validasi, sinkronisasi, dan rekonsiliasi data pendidikan secara menyeluruh. Langkah ini diperlukan agar informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengusulan bantuan benar-benar akurat.
Salah satu instrumen penting yang dimanfaatkan adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sistem tersebut mencakup tiga komponen utama, yakni data satuan pendidikan, data pendidik, dan data peserta didik.
Melalui Dapodik, pemerintah dapat mengetahui kondisi setiap satuan pendidikan, termasuk tingkat kerusakan bangunan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Selain itu, data tersebut juga memuat kebutuhan sarana pembelajaran, seperti kekurangan ruang kegiatan belajar dan kebutuhan pembangunan ruang kelas baru.
Data yang telah diperbarui menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dalam melakukan penilaian awal terhadap sekolah yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, tim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Heriansyah menambahkan, sejumlah usulan rehabilitasi sekolah di Kukar telah dimasukkan dalam program revitalisasi nasional. Salah satunya sekolah yang memiliki tiga ruang kelas terbakar dan membutuhkan penanganan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik.
Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan program revitalisasi berbeda dari kegiatan pembangunan yang umumnya dilaksanakan melalui proses lelang. Dalam program tersebut, pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui kepala sekolah yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Melalui penguatan validasi data, penyelesaian administrasi aset sekolah, serta optimalisasi program revitalisasi nasional, Pemkab Kukar berharap penanganan infrastruktur pendidikan dapat berjalan lebih terarah. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan didukung fasilitas pembelajaran yang memadai. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND