Timesnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), bertempat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait substansi undang-undang tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini berawal dari diskusi bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar yang menyampaikan masih adanya pemahaman yang belum tepat di masyarakat mengenai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Atas dasar tersebut, Pemkab Kukar mendukung pelaksanaan sosialisasi, khususnya dengan melibatkan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat jumlah ASN di Kukar cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah, mereka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Melalui teman-teman ASN, substansi undang-undang ini diharapkan dapat dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat. Kami juga mendorong para ASN untuk memanfaatkan kegiatan ini guna memperoleh informasi lebih lengkap mengenai berbagai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” ujarnya.
Sunggono berharap kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi terbaru, tetapi juga menumbuhkan motivasi untuk menunaikan ibadah haji. Dengan memahami metode, mekanisme, serta persyaratan penyelenggaraan haji saat ini, para ASN diharapkan semakin terdorong untuk mempersiapkan diri menuju Tanah Suci.
Ia juga berharap seluruh ASN Muslim yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dapat memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Kukar, H. Norjali, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada ASN mengenai regulasi dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“Terlebih, informasi tersebut penting bagi masyarakat yang akan maupun sedang mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Norjali turut menjelaskan
sejumlah ketentuan terkait kuota haji Indonesia. Berdasarkan materi sosialisasi, kuota haji Indonesia tercatat sebanyak 221.000 jemaah, yang terdiri atas kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah.
Penentuan kuota haji reguler untuk setiap provinsi didasarkan pada perbandingan jumlah pendaftar aktif di masing-masing provinsi terhadap jumlah pendaftar aktif secara nasional, kemudian dikalikan dengan total kuota haji reguler Indonesia.
Selain itu, materi sosialisasi juga memuat ketentuan mengenai alokasi jemaah prioritas lanjut usia (lansia), yakni sebesar lima persen dari kuota provinsi. Adapun kuota Petugas Haji Daerah (PHD) ditetapkan berdasarkan jumlah kelompok terbang (kloter), dengan alokasi dua orang petugas untuk setiap kloter.
Pembahasan juga mencakup ketentuan kuota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), termasuk peran petugas dalam mendampingi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap ASN di lingkungan Pemkab Kukar dapat memahami perubahan regulasi penyelenggaraan haji dan umrah secara menyeluruh, sekaligus membantu menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat,” tutupnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND