Timesnusantara.com – Samarinda – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Keterbatasan infrastruktur sekolah dan tenaga pendidik menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, termasuk di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengatakan pemenuhan kebutuhan pendidikan di daerah pemilihannya yang meliputi Kota Bontang, Kutim, dan Kabupaten Berau belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan sekolah, tetapi juga jumlah dan pemerataan tenaga pendidik.
Contohnya, kata dia, wilayah Sandaran dan Sangkulirang di Kutim yang masih membutuhkan perhatian dalam pemenuhan sarana pendidikan. Persoalan serupa juga menjadi perhatian di wilayah lain yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat kabupaten, seperti Kecamatan Busang.
“Kalau dikatakan terpenuhi sampai pada saat ini secara keseluruhan belum terpenuhi, baik infrastrukturnya, kemudian juga tenaga pengajarnya,” ungkap Agus Aras, Senin (16/10/2026).
Diungkapnya, kondisi geografis dan jarak antar wilayah menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Sejumlah daerah di Kutim dan Berau tidak berada dekat dengan pusat pemerintahan sehingga membutuhkan perhatian khusus, baik dalam penyediaan fasilitas maupun pemenuhan tenaga kependidikan.
Agus menilai, kebutuhan tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, terutama untuk jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB).
Ia mengatakan Komisi IV DPRD Kaltim akan mendorong agar kebutuhan sektor pendidikan di daerah dapat memperoleh alokasi anggaran yang memadai. Dengan begitu, pembangunan maupun peningkatan fasilitas sekolah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“SesuaI dengan fungsi kami, tentu akan semaksimal mungkin berjuang untuk bagaimana supaya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sehingga yang dibutuhkan itu benar-benar bisa terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di wilayah sana,” ujarnya.
Di samping itu, Agus menyebut komunikasi dengan pemerintah kabupaten juga terus dilakukan, khususnya untuk mendukung penyediaan lahan pembangunan sekolah baru. Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kutim dan Berau yang telah memberikan hibah lahan untuk sejumlah kebutuhan pembangunan sekolah menengah.
Di Kutim, dukungan tersebut antara lain untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Sementara di Kabupaten Berau, hibah lahan diberikan untuk pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17.
Dukungan pemerintah kabupaten melalui penyediaan lahan menjadi bagian penting dalam upaya menambah fasilitas pendidikan. Sebab, pembangunan sekolah baru membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi sebagai pihak yang memiliki kewenangan pada jenjang SMA dengan pemerintah kabupaten.
Meski demikian, ia menegaskan pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak berhenti pada pembangunan fisik sekolah. Ketersediaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan juga harus menjadi bagian dari perhatian agar fasilitas yang dibangun dapat menunjang kegiatan belajar mengajar secara optimal.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawal kebutuhan pendidikan di daerah pemilihan tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim.
“Kita akan mengawal dengan sungguh-sungguh dan selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur,” demikian Agus Aras. (Adv13/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
